Pekanbaru (ANTARA) - Tahun ini Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru kembali alami krisis lingkungan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Seperti mengulang sejarah tahun 2015 di mana Ibu Kota Provinsi Riau ini lumpuh total, ekonomi tidak bergerak, bandar udara satu-satunya Sultan Syarif Kasim II tutup tidak melayani penerbangan selama beberapa pekan.
Kini wilayah itu jatuh ke lubang yang sama, walau masih belum pada kedalaman yang sama. Akan tetapi kondisi itu sudah membuat trauma semua pihak, hingga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turun ke Riau, Senin (16/9) untuk memastikan kenapa kejadian buruk itu terulang kembali. Padahal Riau sudah sempat menerima penghargaan nasional dalam hal kemampuannya menanggulangi bencana asap selama lima tahun terakhir.
Ibarat pepatah gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Artinya, kebaikan hutan yang ditanam selama ini sirna terbakar hanya sekejap oleh pembakar.
Kelalaian pemerintah daerah dan kendornya pengawalan lahan gambut di musim kemarau panjang, membuat bara api itu kembali berkobar .
Mencegah solusi tekan Karhutla
Presiden Jokowi saat berkunjung ke Riau menegaskan pentingnya menjaga komitmen seluruh pihak untuk mencegah terjadinya karhutla agar tidak mengeluarkan biaya lebih banyak lagi.
"Pencegahan itu lebih efektif. Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," kata Jokowi saat meninjau lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Selasa.
Saat meninjau, Kepala Negara sempat bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran di lokasi. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan," kata Jokowi, seperti yang dirilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini
Apalagi, Presiden melanjutkan, lahan yang masih terus diupayakan pemadamannya tersebut merupakan lahan gambut yang memang relatif lebih sulit untuk ditangani.
"Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga," ucapnya.
Pemerintah sendiri, melalui Polri, akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan.
"Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail," tutur Kepala Negara.
Ke depannya, Jokowi berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.
"Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, babinsa, babinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit," imbuhnya.
Membangun relawan kebakaran
Menyikapi kejadian ini semua, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemadam dan Kebakaran segera bertindak sigap membangun relawan kebakaran di tiap wilayah kecil.
Wakil Walikota Pekanbaru langsung mengukuhkan Barisan Relawan Kebakaran (Balakar) Kota Pekanbaru tahun 2019, Selasa (17/9).
"Mulai saat ini Kota Pekanbaru secara resmi telah memiliki relawan aksi cepat tanggap kebakaran, yang tersebar di 83 kelurahan," ujar Ayat Cahyadi.
Pengukuhan ditandai dengan penyematan pin kepada 12 relawan Balakar Kota Pekanbaru secara simbolis. Dengan mengenakan kaos polo warna biru, khas dari para satria biru atau personel Pemadam kebakaran (Damkar).
"Mereka adalah Balakar perwakilan dari kecamatan di Kota Pekanbaru," ujarnya.
Ayat Cahyadi mengapresiasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru. Sebab saat ini sudah memiliki Balakar.
Ia berharap Balakar bisa membantu upaya mencegah kebakaran bersama DPKP Kota Pekanbaru. Sekaligus memberi pencerahan kepada masyarakat untuk waspada kebakaran.
"Bila terjadi kebakaran, para relawan Balakar bisa ikut bantu memadamkan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru, Burhan Gurning menyampaikan bahwa jumlah anggota Balakar kini mencapai 200 orang. Mereka berasal dari 83 kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.
"Mereka adalah masyarakat tempatan, yang nantinya tanggap terhadap bencana kebakaran," jelas Burhan.
Keberadaan Balakar guna mendukung tugas Damkar dalam meminimalisir dampak kebakaran. Mereka yang jadi anggota Balakar berusia muda yakni 19 tahun hingga 35 tahun.
Para pemuda ini nanti siap membantu Damkar dalam tugas pemadaman kebakaran.
"Kita berupaya, agar jumlah Balakar terus bertambah setiap tahunnya," terangnya.
Burhan menambahkan, tugas Balakar di masa mendatang yakni ikut mempercepat response time atau waktu tanggap. Waktu tanggap saat ini baru 20 menit.
"Maka kita berupaya mempercepat response time dalam pemadaman," jelasnya.
Pihaknya juga membangun kerjasama dengan PLN dan kepolisian, untuk bersinergi dalam upaya membantu proses pemadaman. (adv)
