Penajam (ANTARA) - Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur berpotensi memicu terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran ke daerah itu.
"Perpindahan penduduk secara besar-besaran ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara akan terjadi seiring pemindahan ibu kota," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Suyanto ketika ditemui, Kamis.
Baca juga: Megawati-mantan pemimpin dunia berbincang soal pemindahan ibu kota negara Indonesia
Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, kata dia, pastinya diikuti dengan pengembangan infrastruktur dan meningkatnya jumlah populasi baru di wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru.
Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terdapat ratusan ribu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah.
Diperkirakan ada sekitar 100.000 ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kementerian dan lembaga negara dan pemerintah akan ikut pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jumlah itu belum termasuk keluarga mereka.
Suyanto berharap perpindahan para PNS atau ASN di lingkungan kementerian tersebut tidak dilakukan sekaligus, namun perpindahan dilakukan secara bertahap.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara juga membutuhkan tambahan sumber daya manusia (SDM) serta persediaan blanko KTP elektronik seiring pemindahan ibu kota tersebut.
"Kami butuh tambahan SDM dan persediaan blanko KTP elektronik mencapai sekitar 10.000 keping per bulan untuk melayani perpindahan penduduk secara besar-besaran yang dipastikan akan terjadi," kata Suyanto.
Selain jumlah SDM yang belum memadai, persediaan blanko KTP elektronik hanya tersisa 182 keping untuk warga yang baru merekam atau yang masih memegang KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
Baca juga: Soal pindah ibu kota, Amel Carla khawatir tentang hutan Kaltim
Baca juga: Pemindahan ibu kota negara paling lambat 2024, kata Bappenas
Pewarta : Bagus Purwa
Berita Lainnya
Menteri ESDM Bahlil sebut kenaikan PPN 12 persen tak pengaruhi harga BBM
19 December 2024 16:58 WIB
Prof Haedar Nashir terima anugerah Hamengku Buwono IX Award dari UGM
19 December 2024 16:35 WIB
NBA bersama NBPA hadirkan format baru untuk laga All-Star 2025
19 December 2024 16:16 WIB
PPN 12 persen, kebijakan paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi
19 December 2024 15:53 WIB
Pertamina Patra Niaga siap lanjutkan program BBM Satu Harga di 2025
19 December 2024 15:47 WIB
BNPT-PBNU sepakat terus perkuat nilai Pancasila cegah ideologi radikalisme
19 December 2024 15:38 WIB
Maskapai Garuda Indonesia tambah pesawat dukung operasional di liburan
19 December 2024 15:19 WIB
Kemenekraf berkolaborasi untuk bantu promosikan produk kreatif
19 December 2024 14:52 WIB