Pekanbaru, (Antarariau.com) - Unsur Eksekutif, Legislatif, dan Kemasyarakatan di Riau mewacanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang baru untuk ikut mengelola Blok Minyak dan Gas Rokan yang akan diserahkan ke PT Pertamina (persero) pada 2021 mendatang.
"Sebelum bertemu dengan Pertamina, kita akan berbagi gagasan apakah membentuk BUMD baru atau yang lama. Tujuannya agar Riau tak jadi penonton saja dalam pengelolaan Blok Rokan," kata Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim di Pekanbaru, Senin.
Menurut dia, untuk pengelolaan Blok Rokan pihaknya tidak hanya ingin dapat "Paticipating Interest" 10 persen saja. Bahkan lanjutnya aspirasi masyarakat dari Lembaga Adat Melayu Riau dan komponen lainnya malah bisa mengelola 70 persen Blok Rokan.
"Kalau PI 10 persen itu sudah pasti masuk sehingga keberadaan Riau tak terbantahkan lagi. Kalau 70 persen pengelolaan itu masih tarik ulur, tapi jangan mengecilkan arti kita dulu," imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Riau, Bagus Santoso mengaku memang ada wacana membentuk BUMD baru. Untuk itulah perlu duduk bersama dulu dengan tujuh kabupaten/kota yang terlibat dalam wilayah kerja Blok Rokan.
"BUMDnya harus yang bisa diterima kabupaten/kota yang dilewati. Diserahkan ke Pertamina dari Chevron tahun 2021, tiga tahun itu cukup untuk mempersiapkan perangkat BUMD baru. Tentu harus pakai peraturan daerah," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa momentum Blok Rokan ini harus direbut momentum dan jadi hak pengelolaan daerah karena dipastikan membawa kemakmuran. PI 10 persen, lanjutnya mesti didorong dan jika bisa lebih.
"Blok Rokan dengan 320 ribu barel per hari, 10 persen 33 ribu bisa jadi dua kilang minyak baru untuk BUMD," imbuhnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Datuk Seri Syahril Abu Bakar menyatakan jika memang perlu, BUMD baru akan disiapkan. Sumber Daya Manusia dari Riau, lanjutnya juga sudah banyak dan masalah modal nantinya juga akan ada yang memfasilitasi.
Riau Wacanakan Pembentukan BUMD Baru Kelola Blok Rokan
Antara Foto
