Jakarta (ANTARA) - DPR RI mewacanakan untuk menarik proyek listrik panas bumi dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan kecelakaan kerja yang marak terjadi di berbagai proyek panas bumi telah melukai banyak orang bahkan merenggut nyawa, sehingga parlemen ingin proyek geothermal diawasi langsung oleh SKK Migas.
"Jadi tidak menutup kemungkinan, ini kami kaji di internal, kemungkinan besar geothermal akan kami tarik ke SKK Migas mumpung kami lagi bahas RUU EBT dan RUU Migas," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian ESDM di Jakarta, Senin.
Maman menyampaikan ada dua hal yang menjadi bahan evaluasi parlemen, yakni manajemen standar keselamatan yang tidak dijalankan oleh perusahaan pengelola panas bumi dan pengawasan serta penguatan program yang dilakukan oleh Dirjen EBTKE Kementerian ESDM.
Menurutnya, standardisasi operasional pengeboran panas bumi hampir sama dengan standardisasi pengeboran minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh SKK Migas, sehingga proyek setrum bersih itu lebih pas masuk tupoksi SKK Migas.
"Kami kasihan Dirjen EBTKE kecenderungannya banyak dibohongi oleh pelaku-pelaku perusahaan geothermal yang akhirnya pengawasan dan lain sebagainya tidak jalan," ucap Maman.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, insiden kecelakaan kerja proyek panas bumi terbaru terjadi pada wilayah kerja PT Sorik Merapi Geothermal Power yang berlokasi di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Insiden kebocoran sumur gas Sorik Merapi telah terjadi sebanyak empat kali dalam dua tahun terakhir. Peristiwa terbaru itu terjadi pada 24 April 2022 yang membuat 21 orang harus dibawa ke rumah sakit akibat terpapar gas beracun.
Mengutip data laman Kementerian ESDM, Sorik Merapi Geothermal Power memperoleh Izin Usaha Panas Bumi (IUP) pada 2010 dan Izin Panas Bumi (IPB) sejak 2015, dengan wilayah yang tercakup sebesar 62.900 hektare dan potensi sumber daya panas bumi mencapai 240 megawatt.
Pada 2016, KS Orka Renewables mengambil alih 95 persen saham Sorik Merapi dari sponsor terdahulunya. Hingga saat ini, Sorik Merapi telah mencapai commercial operating date untuk Unit I sebesar 45 megawatt tahun 2019 dan Unit II sebesar 45 megawatt tahun 2021.
Baca juga: DPR dukung Pertamina Geothermal Energi untuk jadi induk BUMN panas bumi
Baca juga: Produksi listrik panas bumi Pertamina lampaui target, capai 4.618 GWh
DPR wacanakan proyek panas bumi masuk dalam tupoksi SKK Migas
Teknisi memeriksa saluran uap air panas dari separator di Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Binary Organic Rankine Cycle(ORC) berkapasitas 500 KW yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) di Lahendong, Tomohon, Sulawesi Utara, Senin (25/4/2022). Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Binary Organic Rankine Cycle (ORC) tersebut merupakan proyek percontohan penerapan teknologi binary atau optimalisasi uap air panas dari sumur geothermal Lahendong untuk produksi listrik, dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) berencana mengembangkan PLTP binary tersebut dengan kapasitas mencapai 25 MW sebagai komitmen mewujudkan sumber energi baru dan terbarukan. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.)
Jadi tidak menutup kemungkinan, ini kami kaji di internal, kemungkinan besar geothermal akan kami tarik ke SKK Migas mumpung kami lagi bahas RUU EBT dan RUU Migas.
