Dumai, Riau (Antarariau.com) - Serikat Pekerja Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina RU II Dumai berencana mogok kerja pada 20 Juli 2018, untuk menentang sejumlah kebijakan yang dinilai mempersulit kondisi perusahaan agar ada perhatian pemerintah menyelamatkan perusahaan milik negara itu.
Ketua SP-KMPT RU II Dumai Ribuan di Dumai, Senin, mengatakan rencana aksi itu merupakan bentuk keprihatinan pekerja melihat kondisi terakhir perusahaan yang dinilai mengkhawatirkan, seperti bongkar pasang susunan direksi dan penghapusan direktorat gas hingga berdampak terganggu efektififas kinerja.
"Mogok kerja ini bentuk keprihatinan karena pemerintah tidak menyikapi kebijakan yang dianggap dapat mengancam kelangsungan bisnis pertamina dan kedaulatan negara atas energi nasional di sektor migas," kata Riduan kepada pers.
Kondisi Pertamina, lanjutnya, makin diperparah karena belum ditunjuk hingga kini pejabat tetap direktur utama oleh Kementerian BUMN, ditambah persoalan penyatuan Pertamina Gas ke Perusahaan Gas Negara (PGN) yang dianggap jadi penyebab kesulitan kelangsungan bisnis kedepan.
Rencana proses penggabungan Pertagas ke PGN ini dinilai akan menjatuhkan laba perusahaan dari sebelumnya 100 persen milik Pertamina ke tangan publik sehingga berpotensi mengurangi pendapatan negara.
Sejumlah kebijakan pemerintah dirasa juga bertentangan dengan semangat mengembalikan kedaulatan negara di seltor migas, salah satu Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang wilayah kerja migas akan habis kontrak kerjasama diprioritaskan untuk diberikan kembali ke operator eksisting.
Kondisi ini menyebabkan makin kecilnya kesempatan Pertamina untuk dapat memiliki dan mengelola wilayah kerja migas tersebut, khususnya blok Rokan di Provinsi Riau berlapasitas produksi mencapai 220.000 BOPD dan akan berakhir kontrak kerjasamanya pada tahun 2021.
"Perjuangan ini akan diawali dengan menggelar aksi keprihatinan di depan kantor pertamina dumai pada rabu 20 Juli 2018 di Jalan Putri Tujuh, dan 20 juli di jakarta, akan dilanjut mogok kerja jika tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah," sebutnya.
