Jakarta, (Antarariau.com) - Rp1.500 triliun lebih per tahun. Angka tersebut, menurut peneliti lembaga Wiratama Institute Stessy Dwijuliandri Gultom, merupakan potensi ekonomi dari industri makanan nasional yang ada di Republik Indonesia.
Stessy memaparkan, angka tersebut diproyeksikan dari pertumbuhan omzet industri makanan di Indonesia hingga semester I-2017, yang tercatat mencapai Rp1.400 triliun.
Selain itu, hasil kajian dari Wiratama Institute juga menunjukkan industri makanan di Indonesia merupakan salah satu industri yang sangat cepat berkembang.
Industri makanan juga diketahui didominasi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 1,57 juta usaha, yang mempekerjakan sebanyak 3,77 juta jiwa.
Menurut Stessy, perkembangan yang amat pesat dalam industri makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengenalan produk, rasa dan kemasan baru, pertumbuhan kelas menengah, bertumbuhnya toko retail modern dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan.
Namun, industri makanan dengan segala produk keluarannya dapat disebut sebagai aspek hilir dari pangan nusantara. Bagaimana dengan hulunya?
Sebagaimana diketahui, Indonesia telah mencanangkan akan mencapai swasembada terhadap sejumlah komoditas pangan, tetapi masih ada pihak yang memberi peringatan.
Misalnya Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono, yang menginginkan pemerintah dapat benar-benar mencegah lahan produktif yang dialihfungsikan seperti untuk membangun properti, agar impian swasembada pangan dapat betul-betul tercapai.
Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan saat ini ada satu pengembang di kawasan Jawa Barat yang sedang membangun di atas lahan pertanian yang produktif sehingga seharusnya penegakan hukum dilakukan sesuai regulasi tata ruang.
Bambang Haryo menginginkan pemerintah mencontoh Belanda yang memiliki lahan terbatas, tetapi mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya.
Selain itu, sorotan lainnya adalah kebijakan impor yang dilakukan sehingga semakin membuat petani kehilangan semangat dalam mengusahakan produksi dari lahan garapannya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo dalam sejumlah kesempatan juga menyoroti permasalahan alih fungsi lahan pertanian padahal saat ini Indonesia masih memerlukan banyak sekali lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.
Firman Subagyo menyatakan keprihatinannya karena banyak lahan pertanian produktif, khususnya di pulau Jawa, yang ternyata saat ini telah dialihfungsikan.
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa berdasarkan data PBB, pertumbuhan penduduk global pada tahun 2050 mendatang diperkirakan dapat mencapai hingga sekitar 9,3 miliar orang.
Karena itu, ujar dia, populasi yang membengkak tersebut tentu berpengaruh terhadap kebutuhan pangan dunia, termasuk Indonesia.
Pangan lokal
Sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pangan warga nusantara, pemerintah juga mendorong pengembangan dan peningkatan konsumsi pangan khas lokal di beragam wilayah.
Hal tersebut dinilai bakal mengurangi tingkat ketergantungan terhadap beras sebagai makanan pokok karena jenis makanan yang disantap juga bakal semakin beragam.
Dalam Perayaan Hari Pangan Sedunia 2017 yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, 18-21 Oktober 2017, misalnya digelar lomba menciptakan menu dari bahan pangan lokal.
Tujuan lomba tersebut antara lain untuk menciptakan menu makanan yang lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal.
Dengan lebih memperkenalkan sumber daya pangan khas lokal di berbagai provinsi di Tanah Air, maka diharapkan juga bisa menurnkan tingkat konsumsi beras nasional.
Penekanan pada pangan lokal memang sedang digalakkan, seperti Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong peningkatan produksi pangan lokal agar kelak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020.
Sementara itu, Dinas Pangan Maluku Utara telah meminta para pedagang komoditas sayuran di Kota Ternate untuk dapat memprioritaskan produksi lokal dari kabupaten/kota lainnya di Malut dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, gencar mempromosikan pangan lokal Sinonggi, Kasuami, Kambose dan Kabuto atau "Sikkato" sebagai panganan khas daerah itu.
Wali kota Kendari, Asrun, di Kendari, Senin (18/9), mengatakan salah satu upaya promosi yakni dengan cara bekerja sama dengan pengelola hotel, restoran dan rumah makan agar menjadikan pangan Sikkato sebagai menu utama.
Panganan lokal Sikkato merupakan panganan berbahan non-beras yakni Sinonggi berbahan baku sagu, Kasuami berbahan baku singkong, Kambose berbahan baku jagung dan Kabuto berbahan baku ubi kayu.
Dalam rangkaian Hari Pangan Sedunia itu juga digelar seminar bertajuk "Menggerakkan Generasi Muda untuk Membangun Pertanian di Wilayah Perbatasan".
Salah satu pembicara dalam seminar itu adalah Perwakilan FAO Indonesia Mark Smulders, yang mengingatkan saat ini di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di banyak negara lainnya, banyak warga yang bermigrasi dari daerah rural atau kawasan pedesaan.
Padahal, menurut Mark Smulders, bila Indonesia berketetapan untuk menjadi lumbung pangan dunia sesuai visi pemerintah, maka tentu saja harus ada tenaga kerja yang memproduksinya, sedangkan lahan pertanian lazimnya ada di pedesaan.
Proaktif
Untuk itu, Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi juga menginginkan pemerintah lebih bersikap proaktif dalam mengantisipasi beragam tantangan yang dinilai bisa menghambat cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan swasembada pangan.
Menurut Hizkia Respatiadi, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah bertambahnya jumlah penduduk, berkurangnya lahan pertanian, dan semakin menuanya usia para warga yang memilih mata pencaharian sebagai pekerja di sektor pertanian.
Hizkia juga menginginkan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan integrasi kepada pasar internasional dalam rangka menstabilkan harga pangan nusantara.
Ia mencontohkan komoditas beras, di mana Indonesia dinilai bisa memperkuat kerangka kerja sama melalui mekanisme Masyarakat Ekonomi ASEAN misalnya terkait dengan impor beras dari negara tetangga guna memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Hal tersebut, menurut dia, layak untuk dilakukan karena kebutuhan pasar dalam negeri pada saat ini relatif masih belum mampu dipasok oleh petani lokal yang ada di berbagai daerah.
Menurut dia, ketersediaan komoditas pangan akan membuat harga pangan stabil dan memperluas jangkauannya yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Apalagi dengan harga pangan yang terjangkau, lanjutnya, maka pemerintah juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mampu menciptakan ketahanan pangan.
Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengingatkan, kedaulatan pangan sesungguhnya yang bukan sekadar pencapaian target produksi, tetapi juga mengangkat harkat kesejahteraan penyedia pangan Indonesia.
Menurut Susan Herawati, dengan menyambut perayaan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, maka pemerintah juga perlu lebih serius dalam menyelesaikan beragam permasalahan terkait dengan aktivitas pertanian dan perikanan.
Dia berpendapat bahwa dalam gaungan poros maritim dan negara agraris yang sering dilekatkan pada Indonesia, pemenuhan hak petani dan nelayan sebagai produsen pangan justru kerap diabaikan oleh pihak berwenang.
Susan mencontohkan problematika mengenai mekanisasi pertanian di berbagai wilayah seperti adanya intervensi kemiliteran menggunakan input pertanian yang disediakan secara gratis, hingga alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur yang kerap melalui pola pembebasan lahan secara paksa yang mengatasnamakan proses pembangunan.
Dengan giat mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan tersebut, maka pada masa mendatang cita-cita swasembada pangan bukanlah suatu hal yang disebut utopia.
Optimalkan Potensi Industri Makanan Hingga Swasembada Pangan
