Di pinggir sebuah umbul atau kolam yang berair jernih, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak Kepala Desa Ponggok, Klaten, Junaedhi Mulyono, untuk berswafoto.
Sebelum mengajak untuk melakukan swafoto, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, sempat memuji Junaedhi sebagai kepala desa yang hebat karena mampu membangun daerahnya.
"Ini ya kepala desa yang hebat. Saya ingin 'selfie', sebentar mana ponsel saya? Supaya bisa 'selfie' dengan kepala desanya," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.
Didampingi Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko dan Pelaksana Tugas Bupati Klaten yang juga bernama Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengungkapkan kekagumannya pada pengelolaan perekonomian Desa Ponggok.
Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, merupakan desa yang dianggap berhasil dalam memanfaatkan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Desa itu tercatat sebagai salah satu desa wisata terbaik 2017 dan memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) terbaik 2016 menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
BUMDes Tirta Mandiri yang ada di Desa Ponggok mampu mengembangkan perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya alam.
Unit-unit usaha yang dikembangkan, antara lain Umbul Ponggok, kios kuliner, kolam renang, wisata Ponggok Ciblon, dan toko desa menyerupai toko modern.
Umbul Ponggok sendiri dikenal sebagai destinasi wisata berupa kolam mata air alami dari Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang berada di sebelah barat dari Desa Ponggok.
Umbul tersebut sering digunakan pengunjung untuk melakukan foto bawah air dengan berbagai tema, seperti misalnya sambil mengendarai sepeda motor atau sedang duduk di kursi sambil mengoperasikan komputer.
Menurut penuturan Junaedhi, Ponggok mendapatkan Dana Desa pertama kali pada 2015 sebesar Rp300 juta. Dana Desa yang diperoleh Ponggok meningkat menjadi lebih dari Rp600 juta pada 2017 seiring dengan penambahan alokasi dana tersebut secara keseluruhan.
Pada tahun ketiga implementasi Dana Desa, Ponggok sudah mampu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes) dengan baik dan mampu menyusun program prioritas pembangunan desa, misalnya pemenuhan jamban dan saluran air kotor.
Desa Ponggok sendiri berpenduduk sekitar 2.300 orang yang berasal dari 700 kepala keluarga. Usaha BUMDes Tirta Mandiri awalnya mempekerjakan tiga orang dan kemudian berkembang menjadi 82 orang saat ini dengan gaji di atas upah minimum regional.
"Semua karyawan juga sudah BPJS. Kami juga ada program satu rumah satu sarjana. Sekarang sudah ada 43 sarjana di desa. Dulu tanah di sini dijual Rp10 ribu per meter tidak laku, sekarang Rp4 juta-Rp5 juta per meternya," kata Junaedhi.
Kepada ratusan orang yang berkumpul di Balai Desa Ponggok, Sri Mulyani menyatakan kekagumannya dengan diseminasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Ponggok yang mampu menyejahterakan masyarakatnya.
"Balai pertemuan di desa sudah mirip dengan di kantor saya. Tadi (di umbul, red.) airnya juga lebih bersih dari air PAM di Jakarta. Saya betul-betul melihat ini sebagai prestasi yang luar biasa," kata Ani.
Menteri Keuangan berharap makin banyak desa di Indonesia yang meniru Desa Ponggok atas keberhasilannya membangun desa secara mandiri melalui Dana Desa.
"Kami akan lihat sebagai contoh yang berhasil, karena kami melihat komitmen pemimpin dan masyarakatnya, juga lingkungannya yang selalu dijaga baik. Sekarang tiap desa mendapatkan anggaran dari pemerintah. Kalau Ponggok bisa, yang lain harusnya juga bisa," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, Direktur BUMDes Tirta Mandiri, Joko Winarno, mengatakan tugas untuk mendampingi dan mengarahkan program RPJMDes sudah dilakukan di Ponggok dan desa-desa sekitarnya.
Ia mengatakan terdapat forum BUMDes se-Kabupaten Klaten yang mana BUMDes Tirta Mandiri ditunjuk sebagai ketuanya.
"Tentunya desa di luar Ponggok mau diberdayakan potensinya, ada potensinya tetapi masih bingung. Ada ahli dari Universitas Gadjah Mada juga yang membantu untuk pendayagunaan desa," kata Joko.
Pendapatan
Diketahui, BUMDes Tirta Mandiri telah mampu membukukan pendapatan sebesar Rp10 miliar di 2016 dan memproyeksikan pendapatan Rp15 miliar sepanjang 2017.
Menkeu ingin jajaran Pemerintah Desa Ponggok agar berhati-hati mengingat upaya menjaga prestasi dan memelihara kesuksesan merupakan sesuatu yang sulit dilakukan.
Ani berpesan agar pemimpin desa mampu menjaga kerukunan warga sekaligus menciptakan rasa saling memiliki.
"Bahwa ini adalah kerja bersama, pelihara terus solidaritas jangan sampai dirusak oleh siapapun," ucap dia.
Hal yang kemudian harus mampu dikembangkan oleh Desa Ponggok setelah mampu memiliki badan usaha mandiri adalah memastikan proses pembuatan kebijakan dalam RPJMDes mampu mencerminkan komitmen warga agar kemakmuran dapat terjaga.
Ani bahkan mengatakan akan mengajak Junaedhi ke negara-negara makmur, seperti Singapura dan negara-negara Skandinavia untuk mempelajari kebijakan-kebijakan publik di sana.
"Saya akan sedih kalau ada desa yang maju namun dirusak oleh segelintir orang. Di level negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan desa bisa terjadi. Tolong dijaga agar RI punya contoh nyata negara yang makmur itu seperti apa," ucap Ani.
Kepada warga yang berkumpul di Balai Desa Ponggok, Sri Mulyani juga menjelaskan perihal reformulasi atau penghitungan ulang Dana Desa agar lebih diprioritaskan jumlahnya bagi desa yang belum maju.
Langkah reformulasi yang akan dilakukan Kementerian Keuangan pada penghitungan Dana Desa dengan mengubah alokasi dasar, memperbesar alokasi berbasis formula, dan afirmasi bagi desa-desa prioritas atau 3T (terpencil, tertinggal, terdepan).
Sebagaimana diketahui, penghitungan Dana Desa saat ini dibagi oleh porsi alokasi dasar sebesar 90 persen untuk kepentingan pemerataan dan porsi alokasi formula 10 persen untuk aspek keadilan. Reformulasi Dana Desa memungkinkan penurunan porsi alokasi dasar.
Mengenai porsi alokasi formula 10 persen tersebut masih terbagi dengan bobot jumlah penduduk desa 25 persen, angka kemiskinan desa 35 persen, luas wilayah desa 10 persen, dan tingkat kesulitan geografis desa 30 persen.
"Kami tentu berharap transfer Dana Desa yang mencapai rata-rata Rp800 juta per desa per tahun dikelola dengan baik. Kami bersama instansi pemerintah lain akan terus evaluasi transfer dana desa," kata Ani.
Pemberdayaan dan pendampingan pemimpin desa juga akan terus diupayakan agar jangan sampai hanya ada segelintir kepala desa yang kompeten.
"Kalau mayoritas kepala desa tidak hebat, nanti Rp60 triliun tidak menjadi apa-apa. Kami ingin kemiskinan di RI hilang. Buktinya di Ponggok kurang dari lima tahun kemiskinan tidak ada, kalau Ponggok bisa mengapa tidak di tempat lain. Dengan dana transfer ke desa plus APBN untuk kurangi kemiskinan, kami harap Indonesia makin menciptakan keadilan," ucap Menkeu.
Ia juga mengatakan agar seluruh desa di Indonesia mampu belajar dari desa-desa lain yang sudah sukses maupun gagal dalam mengelola bantuan pemerintah.
"Seperti kita tahu ada kepala desa yang ditangkap karena korupsi. Hati manusia bisa dihinggapi oleh rasa tamak. Uang untuk rakyat diambil dan dimakan sendiri, jahatnya korupsi bisa terjadi di mana-mana," kata Ani.
Ia mengatakan akan mencoba memperbaiki sistem yang ada agar penyalahgunaan Dana Desa bisa diperangi.
Untuk itu, dibutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk membantu tata kelola yang bersih dapat dibangun di seluruh Indonesia.
"Keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan kita semua. Pemerintah akan berusaha menggunakan semua daya upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil. Kalau rakyat Indonesia bekerja bersama secara rukun, maka Indonesia adil, makmur, sejahtera pasti bisa tercapai," ucap dia.
Manisnya Buah Dana Desa di Ponggok
