Pekanbaru (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau tengah melakukan pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni 2018, masih dari postur pendapatan.
"Sudah diekspos ke Dewan (beberapa waktu lalu) mengenai postur RAPBD, baru membahas dari sisi pendapatan. Masih berfluktuasi, menurut Dewan masih bisa ditingkatkan (pendapatan) terutama dari sektor pajak," ujar Plh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Masperi di Pekanbaru, Selasa.
Dikatakan, Masperi Pembahasan masih dibicarakan diinternalnya secara detail mengenai kemungkinan penambahan postur pendapatan dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
"Ini kita minta ke Dispenda, dari mana lagi pos-posnya, apakah dari pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat dan lainnya. Ini yang masih dihitung dan belum disepakati," kata Masperi.
Sementara disinggung terkait pokok pikiran DPRD Riau yang diakomodir dalam RAPBD 2018, ia menjelaskan akan masuk pada pembahasan berikutnya.
"Struktur APBD meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kita baru bahas pendapatan. Untuk pokir dewan nanti masuk pada pembahasan porsi belanja, tentu ada mekanismenya dalam RAPBD," ujar Masperi.
Beberapa waktu lalu, Wakil ketua DPRD Riau Sunaryo membenarkan Badan Anggaran DPRD Riau dan TAPD masih membahas persolaan pendapatan di APBD murni 2018.
Target pendapatan dalam APBD 2018 sebesar Rp8,7 triliun, sehingga diprediksi APBD Riau 2018 mencapai Rp8,7 triliun.
Untuk sisa lebih penggunaan anggaran tidak dihitung sebagai pendapatan dan tidak dimasukan dalam APBD 2018.
"Silpa tidak di masukan lagi karena merupakan pekerjaan sudah dilaksanakan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana Silpa dimasukan sebagai pendapatan APBD," jelasnya.
Sementara pembahasan lanjutan akan dilalukan setelah reses anggota Dewan. Banggar DPRD Riau, lanjutnya, berharap nota kesepahaman atau Mou KUA-PPAS APBD murni 2018 dapat dilakukan akhir Agustus 2017 ini.
Pemprov Riau Bahas KUA-PPAS RAPBD 2018 Dari Postur Pendapatan
