Pekanbaru, 5/5(ANTARA) - Sejumlah perangkat KPUD Indragiri Hulu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) mengancam akan mogok kerja karena gajinya belum dibayar. "Mereka sudah tidak menerima gaji sejak lima bulan terakhir, karena hibah dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp11 miliar belum keluar," kata Ketua KPUD Indragiri Hulu, Alfian Rahmat, di Pekanbaru, Rabu.
Hal itu, katanya, mengakibatkan operasional KPUD menjadi terkendala, apalagi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 3 Juni mendatang yang memerlukan persiapan matang.
"Itu memang menjadi dilema, karena PPK, PPS, dan KPPS yang sudah kita bentuk ingin membubarkan diri, bahkan ada yang mengundurkan diri, karena gaji yang tak jelas," katanya.
Menurut dia, PPK, PPS, dan KPPS sebenarnya sudah sering menyampaikan keluhan ke KPU dan hal itu sudah pernah disampaikan kepada Bupati saat menghadiri rapat koordinasi tentang Pilkada di Gedung Sungai Rengat pada akhir April 2010.
"Tapi, hingga kini belum ada tanggapan. Kami khawatir jika tak dicairkan juga, maka bukan tak mungkin akan mengancam pelaksanaan pilkada akibat ketiadaan dana," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap supaya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mencairkan dana hibah itu secepatnya.
Berita Lainnya
Kodim 0302/Inhu mulai dirikan Posko untuk TMMD ke-120
03 May 2024 16:12 WIB
Dua polisi di Inhu dipecat, ini alasannya
02 May 2024 15:58 WIB
Hardiknas 2024, Bupati Inhu harap masyarakat dapat akses pendidikan
02 May 2024 15:26 WIB
Polres Inhu tangkap dua pencuri sepeda motor
30 April 2024 18:21 WIB
Bupati Rezita harap ada penurunan angka stunting di Inhu
29 April 2024 18:41 WIB
Kapolres Inhu siapkan doorprize saat nobar semifinal Piala Asia U-23
29 April 2024 14:24 WIB
Pastikan stok BBM, Polres Inhu datangi SPBU di Inhu
30 March 2024 15:38 WIB
Bupati Inhu jemput aspirasi saat safari Ramadhan 1445 H
27 March 2024 12:55 WIB