Pekanbaru (Antarariau.com) - Bank Indonesia Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru akan meluncurkan uji coba "Pekanbaru Smart Card" pada September 2017, sebagai media multifungsi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses layanan publik dan sebagai sarana penerapan kebijakan ataupun program.
"Saya optimis Pekanbaru Smart Card akan bisa direalisasikan. Tahap uji coba akan dilakukan pada bulan September tahun ini," kata Pemimpin Bank Indonesia (BI) Riau, Siti Astiyah, pada diskusi ekonomi bertajuk "Riau Menuju Masyarakat Keuangan Digital", yang ditaja oleh Forum Jurnalis Riau (Forjuri) di Pekanbaru, Selasa.
Turut hadir dalam diskusi itu pelaku usaha, Roni Riansyah ekonom dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, dan Area Operation Bank Mandiri Kota Pekanbaru Adam Prabowo.
BI sejak September 2016 mulai menginisiasi program "Pekanbaru Smart Card" sebagai bentuk nyata dari penerapan keuangan digital dan program nasional gerakan uang nontunai di Kota Pekanbaru. Layanan ini akan berbasis data kependudukan yang akan digunakan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dibidang kesehatan dan pendidikan. Program serupa sudah berjalan di daerah lain, seperti DKI Jakarta, Kota Bandung, dan Surabaya.
"Masyarakat akan sangat diuntungkan, misalkan ketika berobat di Puskesmas maupun rumah sakit ini juga bisa digunakan untuk mendaftar dan mendapatkan nomor urut dan ada data rekam penyakitnya. Kartu ini juga bisa untuk pembayaran sekolah, pembayaran transportasi, pajak, listrik hingga membayar tagihan kebersihan serta untuk belanja," katanya.
Uji coba "Pekanbaru Smart Card" akan dilakukan di dua kecamatan dengan pembuatan kartu contoh oleh perbankan, yang pelaksanaannya akan dievaluasi oleh BI dan Pemko Pekanbaru. Apabila uji coba lancar, maka sosialisasi akan digencarkan mulai dari pendataan penduduk untuk distribusi serta penyiapan infrastruktur pembayaran.
Ia mengatakan tantangan dalam penerapan program ini adalah Pemko Pekanbaru harus siap dalam sistem kependudukan serta teknologi yang diperlukan tinggi juga tidak murah. "Peluncuran secara menyeluruh di Pekanbaru ditargetkan Desember 2017. Untuk pemerintah daerah sendiri program ini meningkatkan transparansi, dan sekarang BI menunggu pemerintah kota untuk memutuskan bank pelaksananya," kata Siti Astiyah.
Area Operation Bank Mandiri Kota Pekanbaru Adam Prabowo, menyatakan Bank Mandiri sangat siap untuk bersinegri demi menyukseskan program "Pekanbaru Smart Card" selaku BUMN yang hadir untuk melayani dan memakmurkan negeri. Adam mengatakan sebagai bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri memiliki infrastruktur teknologi informasi hingga mitigasi terhadap kejahatan digigal, yang sangat mendukung program itu. Selain itu, Bank Mandiri di Pekanbaru juga sudah melayani pembayaran bantuan nontunai dari Kementerian Sosial RI melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Sekarang pada tahap pengembangan mengenai kebutuhan apa dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang bisa diakomodir dalam layanan itu, agar disesuaikan dengan kebutuhan didaerah," ucapnya.
Pelaku usaha UMKM, Mustafa, menilai program keuangan digital diharapkan bisa menyentuh pelaku usaha mikro dan tidak membebani dalam pelaksanaanya. Karena itu, infrastruktur untuk mendukungnya juga harus mencapai ke daerah rural dan perdesaan.
"Banyak pelaku UKM enggan menggunakan keuangan digital karena takut banyak biaya-biayanya. Keuangan digital seharusnya seperti yang diterapkan di luar negeri, yaktu benar-benar untuk melayani, tapi di sini baru sekedar jadi produk," ujarnya.
Ekonom dari UIN Suska Riau, Roni Riansyah, juga menilai tantangan dalam menerapkan keuangan digital adalah meminimalisasi biaya tambahan yang muncul saat transaksi. Selain itu, ia menilai keberhasilan program keuangan digital juga erat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan dan digital.
Menurut dia, pengguna internet di Riau diakuinya cukup tinggi karena pertumbuhan bisa mencapai 50 persen per tahun, dan kini diperkirakan mencapai 2,7 juta orang dari enam juta jiwa populasi penduduk Riau. "Namun, di sisi lain literasi keuangan kita masih rendah bahkan ini jadi kenyataan secara nasional bahwa masih sekitar 190 juta jiwa penduduk kita belum punya rekening bank. Persoalannya bukan di teknologi, tapi tingkat literasi keuangan dan literasi keuangan digital yang juga perlu ditingkatkan," katanya.
Agar program "Pekanbaru Smart Card" berhasil, lanjutnya, pemerintah daerah juga harus mendukung dari sisi anggaran untuk meningkatkan literasi keuangan dimasyarakat. Selain itu, Pemko Pekanbaru juga harus benar-benar mempersiapkan sumber daya manusia yang mendukung program itu sendiri.
"Jangan sampai ketika program berjalan, pelayannya tidak paham literasi keuangan, dan itu berbahaya untuk bisa melayani masyarakat secara optimal," katanya.
"Pekanbaru Smart Card" Akan Diujicoba September Mendatang
