MenpanRB: Penambahan Kuota CPNS Akan Diambil Dari Sekolah Kedinasan

id menpanrb penambahan, kuota cpns, akan diambil, dari sekolah kedinasan

MenpanRB: Penambahan Kuota CPNS Akan Diambil Dari Sekolah Kedinasan

Pekanbaru (Antarariau.com) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Asman Abnur mengatakan pemerintah akan menambah kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari sekolah kedinasan.

"Untuk pemerimaan CPNS, kami masih melakukan moratorium. Kita utamakan dari sekolah kedinasan, karena kami butuh orang-orang yang ahli di bidangnya," kata Menteri Asman Abnur usai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau 2017 di Hotel Arya Duta di Pekanbaru, Selasa.

Dia menjelaskan, tahun ini sekolah kedinasan akan mendapat penambahan porsi dua kali lipat dari tahun sebelumnya, seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dari kapasitas 4.000 menjadi 7.000 pada 2017.

Perambahan kuoata dimaksudkan agar lulusan STAN tidak hanya di tempatkan di Kementerian Keuangan RI saja, namun dapat mengisi seluruh penempatan di pemerintah daerah.

Kemudian, lanjut dia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat juga akan mendapatkan perambahan kuota. Sehingga pengisian tenga kerja ahli dibidangnya dapat menjadi pola yang diperlukan untuk penerimaan CPNS kedepan.

"STTD juga kita akan tambah. Jangan ada lagi, saya liat yang jadi Kadis (kepala Dinas) Perhubungan di suatu daerah itu sarjana agama, ini kan penempatan tidak pada tempatnya," ujar Menteri yang baru menjabat selama tujuh bulan ini.

Pihaknya melakukan moratorium penerimaan CPNS dimaksudkan agar Abdi Negara dapat menjadi motor percepatan pembangunan.

"Tidak hanya PNS, sekarang saja menjadi Eselon I itu susah loh, presiden langsung yang memutuskan pimpinan tinggi, jadi kalau main-main atau mau nakal yah pikir-pikir dulu," ujarnya.

Ia turut menyoroti, pengisian jabatan dalam struktur Pemerintahan harus disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian masing-masing. Sehingga pihaknya meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penampatan ASN, khususnya yang mengisi jabatan struktural.

Musrembang tutut dihadiri oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Menteri Dalam Negeri, Deputi Evaluasi Kerja Pembangunan Bapenas RI, Sekertaris Jendral Kementerian Kelautan RI, Direktur Dana Perimbangan Kemenkeu, Kepala Pusat Pembangunan Kawasan Perkotaan Kementerian PUPR, Gubernur Riau, Ketua DPRD Riau, satuan kerja terkait serta tokoh masyarakat.