Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau bakal segera memberlakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan untuk mengisi posisi jabatan yang diemban sebagai direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada bidangnya masing-masing.
Assiten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau Masperi di Pekanbaru, Rabu, mengatakan, untuk jabatan direksi tidak lagi dipilih sembarang orang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melainkan harus melewati fit and proper test.
"Kita ingin, orang yang duduki jabatan direksi harus mampu bawa BUMD jadi lebih baik. Termasuk ditunjuknya Nasir Day beberapa waktu lalu sebagai Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) hanya untuk jabatan sementara," ucapnya.
Masperi mengatakan, hal tersebut terpaksa dilakukan karena demi mengisi kekosongan jabatan direksi di BUMD dibidang minyak dan gas bumi (migas) setelah ditinggalkan Rahman Akil karena sudah habis masa jabatannya.
Pihaknya saat ini sedang menyiapkan berbagai tahapan yang nantinya harus dilalui untuk beberapa posisi direksi BUMD milik Riau karena telah habis masa jabatan sebagai direksi.
"Nasir akan duduk hingga direktur utama secara definitif terpilih. Jadi sekarang kita sedang menyiapkan proses pemilihan termasuk posisi dirut," katanya.
Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menunjuk Nasir Day sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) menggantikan posisi Rahman Akil dalam memimpin Badan Usaha Milik Daerah bidang migas itu.
"Benar, Pak Nasir Day sebagai Dirut SPR yang baru," papar Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Syafrial
Seperti diketahui, DPRD Riau menyoroti kinerja SPR karena belum tunjukkan hasil memuaskan seperti produksi minyak mentah dari perusahaan daerah itu masih tertahan di fasilitas Chevron, yakni sekitar 63 ribu barel selama tiga tahun sejak 2012 sampai 2014.
"Kita sebetulnya bangga dengan awal pembentukan perusahaan migas itu. Namun, kita melihat persoalan yang terjadi seperti produksi terus turun dan ditambah persoalan lainya," kata anggota DPRD Riau, Bagus Santoso.
Pendirian kantor perusahaan di sektor migas itu berada di Ibu Kota DKI Jakarta tak luput dari pantau dewan karena dinilai menelan biaya cukup besar bagi operasional sehari-hari dan menjadi salah satu persoalan selama ini.
Belum lagi SPR telah menggandeng pihak ketiga atau salah satu perusahaan asing bernama Kingswood dalam kelola Blok Langgak, sehingga mereka harus membayar jasa yang diberikan perusahaan tersebut.
Pada November tahun 2014, kalangan legislatif mencatat kecilnya deviden SPR hanya Rp10,2 miliar atau jauh lebih besar dibandingkan dengan modal yang disuntikan Rp49 miliar oleh Pemprov Riau.
Data menyebutkan, jumlah produksi perusahaan migas itu dengan mengeksplorasi Blok Langgak sebanyak 781 ribu barrel selama empat tahun dengan harga minyak 90 dolar AS per barrel waktu itu, maka seharusnya penghasilan berkisar Rp196 miliar per tahun.
"Setelah kami hitung, SPR bisa dapatkan Rp196 miliar dalam satu tahun. Tapi kenapa deviden hanya Rp10,2 miliar?" ucap anggota Komisi C DPRD Riau, Ilyas HU.
