Jakarta, (Antarariau.com) - Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) menginginkan agar proses pencalonan calon ketua umum dan komite eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dapat berlangsung sesuai aturan dan lebih mementingkan perkembangan olahraga agar lebih maju.
"Konflik sekarang ini disebabkan adanya kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu sehingga bisa menyebabkan perpecahan. Kami tidak mau ini menjadi seperti partai politik," kata Ketua V Bidang Pertandingan dan Kompetisi PP PBVSI Hanny S Surkatty kepada Antara di Jakarta, Selasa.
Dia berpendapat bahwa para calon pengurus KOI harus diteliti benar mengenai rekam jejaknya, mulai dari kemampuan, kemauan, dan dedikasi untuk pengembangan olahraga.
"KOI ribut karena pengurus nantinya akan memegang uang pelaksanaan Asian Games 2018. Baiknya para pengurus yang terpilih nanti memang mencurahkan perhatiannya hanya untuk olahraga, bukan cari uang," kata Hanny yang juga menjabat Direktur Proliga tersebut.
Sebelumnya, rapat anggota Komite Eksekutif KOI yang digelar Jumat (25/9) telah membentuk tim penjaringan calon ketua umum KOI dengan anggota Achmad Budiharto (Ketua Tim Penjaring), Hifni Hasan (Sekretaris), Syahrir Nawier (Anggota), Badai Mega Negara (Anggota), dan Ricky Tarore (Anggota).
Tim penjaringan ini dibentuk untuk mengelola kontestasi persaingan calon ketua umum KOI menjelang berakhirnya masa jabatan Rita Subowo yang telah menjabat sebagai Ketua Umum KOI sejak 2011.
Dengan terbentuknya tim ini, maka saat ini terdapat dua tim penjaringan calon ketua KOI mengingat pada Senin (28/9) lalu beberapa anggota KOI yang tidak sejalan dengan Ketua KOI Rita Subowo membentuk tim penjaringan yang diketuai oleh Timbul Thomas Lubis.
Selain mengelola pemilihan ketua umum, tim penjaringan yang dipimpin Achmad juga bertugas mengurus persiapan Kongres KOI 2015. Tim Penjaringan membuka pendaftaran untuk caketum dan anggota komite eksektif pada 2-26 Oktober 2015.
PBVSI Ingin Pencalonan Pengurus KOI Sesuai Aturan
