Komisi V DPRRI Tinjau Infrastruktur Pekanbaru

id komisi v, dprri tinjau, infrastruktur pekanbaru

Komisi V DPRRI Tinjau Infrastruktur Pekanbaru

"...Riau adalah provinsi terkaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang belum mendapatkan perhatian infrastruktur,"

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Provinsi Riau guna meninjau langsung pembangunan infrastruktur di wilayah itu yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pekanbaru tahun 2014.

"Ini salah satu tugas kami di bidang pengawasan," Kata Yudi Widiyanaldi, Wakil Ketua Konseling DPR RI, di Pekanbaru, Senin.

Menurut dia, DPR RI memiliki tiga fungsi pertama pengawasan, kemudian bageting dan legislasi. Ketiganya kini sedang dijalankan melalui kunjungan kerja ke Pekanbaru sebelum para anggota dewan memasuki masa reses.

Dia yang sekaligus menjadi ketua rombongan menjelaskan, dalam bidang pengawasan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap proyek-proyek yang di danai APBD Pekanbaru tahun 2014 dan rencana pembangunan 2015.

"Kita juga akan meninjau perencanaan pembangunan yang diusulkan," katanya.

Karena kata dia lagi, pemerintah pusat melalui penghematan subsisidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akan memiliki dana yang cukup besar bagi pembangunan jalan raya, irigasi maupun pelabuhan. Ini peluang yang bisa diraih untuk Pekanbaru dan Provinsi Riau umumnya.

"Apalagi Riau adalah provinsi terkaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang belum mendapatkan perhatian infrastruktur," papar dia.

Karena itu katanya, dengan kunjungan ini pihaknya akan bisa membantu memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang belum terpenuhi. Misalkan penanggulangan banjir akibat meluapnya sungai Siak dan efeknya yang timbul. Termasuk pembangunan rusunawa yang dibangun bagi warga kurang mampu dengan dana APBN.

"Tadi kita tinjau Bandara SSK II, Jembatan Siak IV, serta proyek yang akan diusulkan," kata dia mencontohkan

Masih kata dia, untuk fungsi legislasi sembari berjalan pihaknya akan mengharapkan masukan dari pemerintah daerah terkait regulasi yang menghambat pertumbuhan pembangunan di daerah.

Seperti tadi pihak Angkasa Pura II saat peninjauan oleh Dewan mengeluhkan PP no 40 tentang kesertaan pemerintah daerah dalam pembangunan bandara.

"Itukan masukan evaluasi pada regulasi yang ada termasuk sisi anggaran," kata dia menjelaskan.

Dia menambahkan hasil kunjungan komisi V ini akan menjadi pembahasan pihaknya dengan Mentri Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Kepala Basarnas.

Berdasarkan pengamatan Antara di lapangan saat 13 anggota dewan komisi V melakukan kunjungan didampingi oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus. Beberapa titik yang ditinjau adalah, Bandara SSK II, Jembatan Siak IV, Pompa Air Siak I. Kemudian dilanjutkan dengan ekpose pembangunan kota metropolitan yang madani oleh Wako di Aryaduta.