Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintahan Presien Joko Widodo perlu mengkoordinasikan empat kementerian untuk memperkuat wilayah perbatasan sebagai halaman depan Indonesia, kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia Jawahir Thontowi.
"Empat kementerian yang perlu bekerja bersama yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertahanan," kata Jawahir di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, empat kementerian tersebut harus berkomitmen menghindari ego sektoral dalam penuntasan persoalan perbatasan. Sebab, seluruhnya memiliki tugas yang saling terkait untuk mengurai problem perbatasam mulai aspek pertahanan, keamanan, kesejahteraan, dan soal akses atau infrastruktur.
"Misalnya dalam konteks pembangunan di perbatasan. Jika pembangunan itu telah menyentuh hak-hak kedaulatan negara lain maka tentu diperlukan komunikasi atau negosiasi yang perlu dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri," kata dia.
Jika keempat kementerian kompak, kata dia, itu akan membedakan dengan pemerintahan sebelumnya, yang cenderung parsial dalam menangani masalah perbatasan.
Upaya itu, kata dia, sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah terdepan Indonesia dalam skema cita-cita negara poros maritim dunia.
Ia mengatakan penguatan perbatasan, bukan sekadar berhubungan dengan penempatan kekuatan militer atau petugas kepolisian semata. Penguatan dapat dimulai dengan upaya pembangunan yang berparadigma pinggiran atau perbatasan.
"Misalnya dengan membangun sarana telekomunikasi, pelayanan publik, serta pembukaan akses transportasi dengan menyempurnakan infrastruktur jalan," kata dia.
Meskipun, kata dia, di sisi lain persoalan keamanan yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara juga tidak jarang terjadi di perbatasan, seperti jual beli senjata ilegal, penyelundupan narkotika, perdagangan orang. (*)
Berita Lainnya
Kementerian ESDM sebut ada empat prioritas utama dalam pengelolaan gas Indonesia
15 June 2023 16:24 WIB
Ini empat pejabat tersangka terlibat kelangkaan minyak goreng
20 April 2022 19:40 WIB
Kementerian ESDM umumkan para pemenang lelang empat wilayah kerja migas
18 March 2022 16:55 WIB
Kementerian Kesehatan Lakukan Penilaian Terhadap Empat Puskesmas Di Siak
11 September 2017 20:00 WIB
Standar Pelayanan Publik Empat Kementerian Rendah
17 December 2015 2:24 WIB
Masyarakat dinilai perlu tingkatkan kesadaran kualitas udara demi kesehatan
09 June 2023 16:51 WIB
Ekonomi China melambat, Indonesia dinilai perlu bidik peluang ekspor ke India
12 December 2022 14:55 WIB
Dinilai mendesak, DPR-Pemerintah perlu segera bahas RUU Daerah Kepulauan
04 October 2021 11:42 WIB