Jakarta, (Antarariau.com) - Ombudsman Republik Indonesia menyatakan berdasarkan penelitian terhadap 22 Kementerian, empat diantaranya memiliki tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang rendah (berada di zona merah).
Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Pertahanan (dengan nilai 54,3), Kementerian Agama (51,95), Kementerian Sosial (50,5) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (49,5), demikian laporan Ombudsman RI yang dilansir di Jakarta, Rabu.
Sementara enam kementerian dinilai oleh Ombudsman RI, memiliki standar pelayanan publik yang tinggi. Keenam kementerian tersebut, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sedangkan untuk lembaga, dari 15 lembaga yang diteliti, tiga diantaranya masuk dalam zona merah yaitu Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Sementara tiga lainnya dinilai memiliki kepatuhan standar pelayanan publik yang tinggi (zona hijau) yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sedangkan sembilan lembaga lainnya dinilai memiliki standar kepatuhan pelayanan publik yang sedang.
Untuk tingkat provinsi terdapat 12 daerah yang mendapatkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik yang rendah yaitu Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan Tengah, Papua, Sulawesi Tengah, Jambi, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua Barat.
Hanya tiga daerah yang dinilai tinggi yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. 18 provinsi sisanya dinilai sedang.
Sementara untuk wilayah kabupaten, dari 64 yang diteliti, hanya tiga yang dinilai memiliki standar pelayanan tinggi yaitu Kubu Raya, Deli Serdang dan Tanah Laut. Sedangkan 39 kabupaten dinilai rendah, diantaranya Lombok Utara, Sigi, Mamuju, Boalemo, Majene, Maluku Tengah dan Biak Numfor.
Berita Lainnya
Terima anugerah KSPP, ini harapan Bupati Bengkalis
28 February 2023 16:51 WIB
Pemerintah Aceh Barat Daya belajar ke Kampar soal standar pelayanan publik
23 February 2022 17:16 WIB
Wabup: Standar pelayanan minimal di Siak sudah 100 persen
12 August 2021 20:05 WIB
Legislator Pekanbaru Soroti Standar Pelayanan Rumah Sakit Untuk Peserta BPJS
17 October 2017 13:40 WIB
Pemkab Bengkalis Gelar Pemantapan dan Pemantauan Standar Pelayanan Minimum
28 March 2016 15:18 WIB
Kemenpan-RB: Baru 2 Daerah di Riau Punya Standar Pelayanan Publik
08 March 2016 23:20 WIB
Pemkab Gelar Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik
14 December 2015 19:09 WIB
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pelayanan di Bidang Ekspor - KPP BC
02 December 2013 21:11 WIB