Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota DPRD Riau menyayangkan usulan anggaran penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan untuk program satu desa satu pompa di daerah rawan dicoret pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 yang telah disahkan.
"Saya melihat anggaran itu dicoret, jumlahnya Rp79 miliar untuk 500 desa. Persoalan kebakaran lahan harus diatasi dengan antisipasi, tidak hanya dengan tenaga tapi juga senjata. Kalau tidak percuma," kata Anggota DPRD Riau, Mansyur HS di Pekanbaru, Kamis.
Dia menceritakan bahwa anggaran tersebut diusulkan ketika dirinya masih menjadi anggota Komisi B DPRD Riau periode 2019-2014 yang berakhir pada 5 September lalu. Ia sendiri kembali terpilih menjadi anggota DPRD Riau periode 2014-2019 dan dilantik pada 6 September 2014.
Sementara itu, pengesahan RAPBD murni 2015 dilakukan oleh DPRD Riau periode 2009-2014 pada 4 September. Tidak dianggarkannya program satu desa satu pompa itu sangat disayangkannya terlebih lagi setelah kabut asap kembali menyelimuti sebagian daerah Riau meskipun sebagian besar berasal dari provinsi lain.
"Kalau tidak mampu untuk 500 desa, paling tidak 200 saja dulu untuk yang rawan," lanjutnya.
Terkait adanya asap kiriman dari provinsi lain, ia meminta agar daerah-daerah tempat terjadinya karhutla menjalin kerjasama di level pemerintahan. Imbauan sekarang ini, lanjutnya, adalah agar daerah kebakaran itu apinya segera dipadamkan dengan hujan buatan.
Kepala Sub Bidang Cuaca Ekstrem Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), M Fadli di Jakarta, mengatakan, asap tebal yang terjadi di Riau adalah akibat kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan dimana Satelit NOAA 18 pada Rabu sore mendeteksi 22 titik api di Indragiri Hilir dan Pelalawan.
Selain itu, asap yang mencemari ini juga merupakan "kiriman" dari Sumatra Selatan dan Jambi yang dibawa angin dari tenggara menuju Riau. Khususnya di Sumatra Selatan titik api mencapai 194.
"Paling parah itu di Sumatra Selatan, dibanding Jambi dan Riau," ujarnya.
Berita Lainnya
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
Payung elektrik Masjid Annur disorot, DPRD Riau tunggu perkara hukum selesai
01 November 2024 14:47 WIB
DPRD Riau gesa penyusunan RAPBD 2025
31 October 2024 18:56 WIB
GALERI FOTO - DPRD Riau menerima kunker Korem 031/Wirabima
30 October 2024 14:29 WIB
Komisi IV DPRD Riau fokus pemerataan pembangunan
30 October 2024 14:03 WIB