Pekanbaru (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menolak dan menyampaikan gugatan atas terselenggaranya Musyawarah wilayah luar biasa (Muswilub) yang tidak sesuai dengan AD/ART partai, baik itu dasar, syarat maupun tahapan pelaksanaannya. Gugatan dan penolakan tersebut telah disampaikan ke Mahkamah Partai.
Ketua Plt DPW PPP Riau Afrizal Hidayat dalam konfrensi pers di Kantor DPW PPP Riau, Senin, menyampaikan pernyataan sikap pihaknya atas beredarnya undangan yang menamakan panitia Muswilub Riau. Muswilub dianggap tidak legal karena menggunakan cara-cara intimidatif dan memaksakan kehendak.
"Kami nyatakan sikap tegas menolak adanya kezoliman atau intimidasi yang dilakukan oleh oknum DPP yang menamakan konstitusi tetapi tidak dijalankan secara konstitusi dan legal. Saat ini DPW PPP Riau berjalan lancar melaksanakan tugas sesuai kewenangannya. Kami mengacu kepada instruksi DPP yang benar," kata dia.
Selain itu, pelaksanaan Muswilub dianggap tidak sah karena tidak kuorum. Salah satu syarat terselenggaranya Muswilub adalah kuorum rapat sebanyak 2/3 dari jumlah DPC. Sementara yang menghadiri Muswilub hanya lima DPC, sebanyak tujuh DPC tidak ikut serta dalam muswilub tersebut. Tujuh DPC yang tidak hadir adalah DPC Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak dan Rokan Hulu.
"Sebenarnya ada delapan DPC yang tidak hadir. Tapi satu DPC tidak kuat atas ancaman dan desakan akhirnya mereka ikut Muswilub.
Ancaman intimidasi mereka adalah akan memberi sanksi pemecatan dan PAW kepada ketua dan Sekretaris DPC yang tidak mau bergabung dengan mereka, mereka menunjuk penggantinya secara lansung setelah mendapatkan SK. SK sendiri masih diragukan karena tidak ada tandatangan sah dari Sekjen partai," sambung dia.
Muswilub ini sengaja digerakkan oleh oknum internal partai yang imbasnya untuk memperoleh dukungan pada Mukhtamar PPP. Ia berharap gerakkan inkonstusional dan tidak baik ini terhenti di Riau dan tidak melebar ke daerah lain.
"Kita berharap tidak melebar lagi ke daerah lain dan ini akan dianulir mahkamah partai sebagai pengambil keputusan final. Sebelumnya ada dua daerah yang juga muswilub yakni Kepri dan Bengkulu yang berakhir tidak baik," ucapnya.
Dalam konpers juga dihadiri Bendahara DPW Muhammad Arfah dan Wakil Ketua Bidang OKK DPW Husaimi dan DPC yang menolak terselenggaranya Muswilub.
