Pekanbaru (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau pada Kamis, 27 Maret 2025. Penyerahan ini dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting yang berlangsung di ruang rapat Grand Zuri Hotel.
Kegiatan penyerahan LKPD ini juga diikuti oleh Gubernur Riau dan seluruh kepala daerah se-Provinsi Riau. LKPD Unaudited diserahkan sebagai bagian dari tanggung jawab dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Dalam sambutannya, Gubernur Riau menegaskan bahwa penyusunan dan penyampaian LKPD secara tepat waktu merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga tata kelola keuangan dan aset. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 tahun berturut-turut.
“Mudah-mudahan capaian ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan. Ini semua tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota,” kata Gubernur Riau.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Binsar Karyanto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah menyampaikan LKPD Unaudited tepat waktu. Ia menyampaikan bahwa tim BPK akan segera melakukan proses audit dan meminta kerja sama dari semua perangkat daerah.
“Dalam beberapa bulan ke depan, tim kami akan melakukan pemeriksaan terhadap LKPD yang disampaikan. Diharapkan seluruh OPD kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan,” ungkap Binsar.
Usai kegiatan, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan bahwa Pemkab Bengkalis telah menyelesaikan penyusunan LKPD sesuai jadwal sebagai wujud komitmen terhadap prinsip tata kelola yang baik. Ia berharap tahun ini Bengkalis kembali meraih opini WTP dari BPK RI.
“Alhamdulillah, kita sudah 11 kali berturut-turut meraih opini WTP. Semoga tahun ini bisa menjadi yang ke-12,” kata Kasmarni penuh harap.
Kasmarni juga mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar serius dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia meminta agar seluruh pejabat tetap berada di tempat dan siap memberikan keterangan apabila dibutuhkan oleh tim pemeriksa dari BPK.
