Pekanbaru, (Antarariau.com) - Gubenur Riau Annas Maamun meminta organisasi nonpemerintah (NGO) terutama asing agar tidak menganggu rencana pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan khususnya pada bidang investasi menyusul dikeluarkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Di Riau masih banyak masyarakat yang miskin. Oleh sebab itu, kami juga perlu membangun masyarakat yang miskin ini. Alhamdulillah, bapak menteri kehutanan langsung menyerahkan surat keputusan disahkannya tata ruang Provinsi Riau," katanya di Pekanbaru, Senin.
Menurutnya, NGO khusus di Riau dan Indonesia secara umum, seharusnya bisa saling bahu membahu dalam melanjutkan pembangunan terutama di provinsi tersebut yang dikenal sebagai daerah penghasil bahan baku terutama industri hijau seperti sawit serta kertas.
Secara umum kalangan pelaku industri hijau yang berada di Riau sudah menerapkan industri yang ramah dengan lingkungan dan kini terus dikembangkan. Namun masalah itu, kerap dirusak oleh kampanye negatif yang dilakukan oleh NGO asing seperti Greenpeace.
Kampanye negatif yang dilakukan NGO asing tersebut, seharusnya dihentikan pemerintah pusat sebelum muncul berbagai persoalan seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di Riau tahun 2014 sebagai akibat industri tetap tumbuh dengan kondisi yang melambat.
"Kampanye negatif yang dilakukan Greenpeace di luar negeri, sebaiknya disetoplah. Karena tidak membawa perbaikan apapun. Apalagi langsung menyentuh kepentingan masyarakat terutama masyarakat miskin di Riau dan itu merupakan tugas pemerintah pusat," ucapnya.
Pihaknya, lanjut dia, sangat memberi apresiasi dengan pernyataan yang dikeluarkan menteri kehutanan terkait dengan tanah-tanah bekas izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau lain-lain, bisa diberikan pada masyarakat terutama para penduduk miskin yang berada di Provinsi Riau.
"Jangan hanya kepada masyarakat atau pengusaha besar saja, sebab kalau masyarakat miskin itu berdoa, kita akan sakit semua. Alangkah bahagia karena pak menteri memberi ajuran, agar tanah-tanah yang sudah habis masa waktunya diberikan kepada masyarakat miskin," ujar Annas.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada pekan lalu menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ((RTRWP) Riau yang bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Riau ke-57.
'Setelah tujuh tahun menunggu, akhirnya Riau memiliki penetapan RTRWP,' tutur Zulkifli ketika membuka acara Perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau ke-57.
Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Riau pada kuartal pertama tahun 2014, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di provinsi tersebut menunjukkan peningkatan dengan total sebesar Rp7,19 triliun lebih dibanding 2013 hanya Rp2 triliun lebih.
Sedangkan untuk investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Riau tercatat sebesar Rp696,5 miliar lebih atau dengan kata lain belum mengeliat dari total investasi PMDN tahun 2013 sebesar Rp4,87 triliun.
Sektor yang mendominasi investasi baik PMA maupun PMDN secara keseluruhan berasal dari pengembangan sektor industri kertas dan bubur kertas serta pengolahan turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi biodiesel.
Gubernur Minta NGO Asing Tidak Ganggu Investasi
