Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengarahkan insan-insan humas pemerintah untuk proaktif memberikan informasi kepada masyarakat dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal.
Pada acara pelatihan yang diselenggarakan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta Barat, Rabu, dia mengatakan bahwa humas harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi disinformasi di era digitalisasi.
"Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal," kata Meutya.
Dia mengingatkan bahwa akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.
"Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama," katanya.
Dia juga menekankan pentingnya sinergi antarhumas pemerintah dalam mengelola narasi untuk publik.
Ia menganalogikan kerja humas dengan kerja tim sepak bola. Jika tidak ada koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat, maka kekalahan dalam pertarungan opini publik tidak bisa dihindari.
Meutya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei IDN Research Institute yang dirilis tahun 2025, 43 persen generasi milenial dan generasi Z lebih percaya informasi yang didapat dari media sosial dibandingkan informasi dari media konvensional.
Data tren pola konsumsi informasi semacam itu, menurut dia, mesti diperhatikan oleh insan-insan humas pemerintah dalam menjalankan tugas membagikan informasi mengenai program-program pemerintah kepada publik.
"Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat," kata Meutya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa setiap humas kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah punya tenaga komunikasi profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
"Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat," katanya.
Baca juga: Kemkomdigi torehkan sejumlah langkah strategis pada 100 hari pertama masa kerja
Baca juga: Kemkomdigi berupaya lindungi masyarakat di ruang digital lewat aplikasi SAMAN
