Pakar ekonomi: Saatnya harga BBM nonsubsidi untuk disesuaikan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Ryan Kiryanto menyatakan sudah saatnya PT Pertamina (Persero) menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax series guna menjaga kondisi keuangan perusahaan.

Dikatakannya sejak Maret 2024 BUMN tersebut mempertahankan harga, meski minyak dunia saat itu melonjak pesat, sementara SPBU swasta sudah menyesuaikan BBM-nya.

"Tidak masalah kalau saat ini harga BBM nonsubsidi harus dinaikkan. Penyesuaian tersebut akan menjaga cash flow perusahaan, menjaga kondisi keuangan Pertamina, sekaligus untuk kesinambungan suplai ke depan," kata Ryan melalui saluran telepon di Jakarta, Jumat.

Evaluasi terhadap penyesuaian harga BBM nonsubsidi Pertamina memang harus dilakukan, lanjutnya, sebab selama empat bulan tidak menaikkan harga, tentu berpengaruh terhadap kondisi finansial BUMN tersebut.

Terlebih harga minyak dunia juga berfluktuasi dan bahkan sempat melonjak sejak Maret 2024.

"Kalau saat ini harga BBM non subsidi dinaikkan, hitung-hitungannya mungkin sebagai 'kompensasi', karena selama beberapa bulan harga BBM non subsidi tidak disesuaikan, padahal di sisi lain harga minyak dunia ketika itu sedang naik," katanya.

Menurut dia, keputusan ketika itu untuk tidak langsung menaikkan harga BBM non subsidi sudah tepat sebab, daya beli masyarakat memang sedang melemah.

Dalam hal ini, tambahnya, meski BBM non subsidi bukan untuk masyarakat bawah, tetapi jika harga langsung dinaikkan dikhawatirkan akan menimbulkan efek baik langsung maupun tidak langsung.

"Karena bisa merembet ke harga-harga barang di pasar. Sementara barang di pasar, yang membeli kan bukan hanya orang kaya, tetapi juga orang miskin," ujarnya.

Namun demikian, Ryan menegaskan jika harga BBM non subsidi akan dinaikkan maka perusahaan negara tersebut harus memperhatikan beberapa hal di antaranya, bahwa kenaikan harga tidak membebani masyarakat dan tidak memberikan efek kepada inflasi.

"Jadi harus dijaga betul pada tingkat harga berapa BBM nonsubsidi jika ingin dinaikkan, yang tidak memiliki efek inflasi yang kuat," katanya.

Selain itu, lanjutnya, diharapkan kenaikan tidak menimbulkan disparitas harga yang terlalu besar dengan BBM subsidi seperti Pertalite untuk menghindari migrasi agar kuota BBM subsidi juga tetap terjaga.

Baca juga: Erick Thohir sebut kereta cepat menghemat BBM Rp3,2 triliun per tahun

Baca juga: 13 jerigen solar penyelewengan BBM bersubsidi diamankan Polsek Perhentian Raja