Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Dinas Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Riau (P3AP2KB)Fariza mengatakan Pemerintah Provinsi Riau berupaya mencegah pernikahan dini untuk menghindari stunting.
"Stunting sangat mengancam kualitas sumber daya manusia Riau masa datang, sebab stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas," kata Fariza di Pekanbaru, Senin.
Ia mengatakan, itu pada acara penyampaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2025 & Rembuk Stunting tingkat Provinsi Riau.
Menurut Fariza, melalui data elsimil (elektronik siap nikah siap hamil) tahun 2024 tercatat Calon Pengantin sebanyak 4.000 orang sedangkan yang sudah mendaftar sebanyak 2.000 orang lebih dan sebanyak 222 catin(calon pengantin) berada di bawah umur.
Kondisi ini katanya lagi, harus dicegah sebab dampak bagi anak-anak hasil pernikahan dini belum matangnya usia sang ibu mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak seperti angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.
"Perkawinan usia dini cenderung berdampak pada faktor ekonomi karena kepala keluarga tidak bekerja hingga memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga pernikahan dini harus dicegah," katanya.
Selain itu DP3AP2KB juga membangun Desa Ramah Perempuan dan Anak yang diluncurkan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Bengkalis selanjutnya segera dikembangkan di seluruh kabupaten dan kota di Riau.
DP3AP2KB bekerja sama dengan dinas pendidikan dan Kemenag kabupaten dan kota menggiatkan imbauan ke sekolah SD, SMP dan SLTA agar pelajar jangan sampai menikah dini.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo yang berpartisipasi secara ofline itu menyarankan Pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan beragam penelitian mereka.
"Berkaitan hasil riset, beberapa daerah di Wono Giri justru sudah mendokumentasikan 1.300 inovasi bermanfaat untuk kemajuan daerah setempat. Provinsi Riau bahkan banyak memiliki hasil penelitan yang bisa digunakan sebagai sumber penguatan ekosistem untuk inovasi Riau," demikian Yusharto. T.F011
DP3AP2KB Riau cegah pernikahan dini hindari stunting
Dalam rapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2045, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau tahun 2025 & Rembuk Stunting tingkat Provinsi Riau membahas upaya pencegahan perkawinan dini di Pekanbaru, Senin (29/4/2024). (ANTARA/Dok.).
