Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator Kota Pekanbaru, Riau, menyatakan restribusi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan belum dikelola secara maksimal sehingga berpotensi terhadap kebocoran.
"Retribusi merupakan penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka sebaiknya instansi berwenang mengelola secara baik," kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Kamaruzaman di Pekanbaru.
Dia mengatakan agar pendapatan itu menjadi maksimal maka harus ada instansi yang secara khusus mengelola.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan instansi satuan khusus perlu mengurus pemasukan pajak dan restribusi objek jual beli menyangkut Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dia khawatir ada potensi kecurangan dalam pelaporan masalah BPHTB itu dengan cara kompromi penjual dengan pembeli menyangkut harga yang tidak wajar.
Untuk masalah itu, katanya, perlu pengawasan karena sangat besar potensi PAD akan hilang secara percuma.
Pengawasan itu diharapkan melibatkan petugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemkot Pekanbaru.
Dia menambahkan pengawasan itu juga harus dilakukan secara transparan agar tidak terjadi kebocoran penerimaan.
Saat ini proses jual beli tanah sangat tinggi di Kota Pekanbaru terutama untuk perumahan, ruko, perkebunan, pusat perbelanjaan maka merupakan pemasukan ke kas daerah dari sektor BPHTB.
Padahal sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT mengatakan pengelolaa PAD belum memadai maka perlu menekan biaya pengelolaan demi memperkecil subsidi.
Sebagai contoh pengelolaan Pasar Rumbai, maka Pemkot Pekanbaru harus mengeluarkan subsidi sebesar Rp480 juta per tahun.
Berita Lainnya
Legislator Pekanbaru Setuju Dengan Ranperda Perubahan Retribusi Pasar
10 April 2017 21:45 WIB
Legislator: Potensi PAD Retribusi Tower Rp30 Miliar
21 January 2015 22:52 WIB
Legislator: Retribusi Rumah Kos Pekanbaru Memberatkan Mahasiswa
19 November 2013 10:42 WIB
Penyanyi Korsel Jeon Somi meminta maaf atas kontroversi hak cipta
11 August 2023 10:28 WIB
Sekjen PBB Antonio Guterres serukan kesetaraan hak atas tanah bagi kaum perempuan
17 June 2023 15:08 WIB
KKP segera lakukan sertifikasi hak atas tanah pulau terluar di Batam
25 June 2021 14:57 WIB
Alfedri tinjau perbatasan Siak-Kampar di Kampung Rantau Bertuah Minas
09 May 2021 13:34 WIB
Sertifikat hak atas tanah dapat digunakan sebagai agunan KUR
13 October 2020 10:32 WIB