Pekanbaru, (Antarariau.com) - Aktivis dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait maraknya politik uang diwaktu 24 jam sebelum pencoblosan atau yang dikenal "Serangan Fajar".
"Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu masih sangat lemah, sehingga mereka tidak bisa meminimalsiasi kejadian itu (Serangan Fajar)," kata Koordinator Fitra Riau Usman kepada Antara di Pekanbaru, Rabu siang.
Hal itu menurut dia dilihat dari maraknya praktik politik uang sehari sebelum pemungutan suara pada Pemilihan Umum Legislatif 2014.
Fitra mengakui telah menemukan praktik pemberian uang atau barang oleh partai dan calon legislator di berbagai wilayah kabupaten/kota, namun tidak ada upaya dari Bawaslu atau panitia pengawas di tingkat kabupaten/kota.
"Metinya Bawaslu atau Panwaslu memiliki strategi untuk mengantisipasi politik uang dengan istilah Serangan Fajar ini. Karena praktik seperti ini diterapkan banyak parpol dan caleg atau calon pemimpin daerah disetiap jelang pemungutan suara," katanya.
Bawaslu menurut dia juga seharusnya bisa menghimpun informasi dari masyarakat terkait praktik-prakti yang diharamkan itu.
Harusnya, kata dia, juga ada pemantauan yang ekstra sehingga tidak terkesan adanya pembiaran.
Ketua Bawaslu Riau, Edy Syarifudin mengatakan, pihaknya kesulitan dalam mendapatkan saksi untuk menungkap kasus politik uang jelang pemungutan suara itu.
"Kemarin sore ada orang yang menghubungi saya, katanya ada temuan kasus politik uang atau Serangan Fajar, tapi saya tunggu di kantor sampai tengah malam tidak datang-datang," katanya.
Pada intinya, kata dia, dalam perkara politik uang ini, masyarakat masih enggan untuk melaporkannya secara langsung ke Bawaslu.
"Ini yang menjadi persoalan di Bawaslu. Masyarakat belum sadar untuk aktif membantu kami," katanya.
Aktivis Kritik Kinerja Bawaslu Terkait "Serangan Fajar"
