Paris (ANTARA) - Sebanyak 193 negara anggota Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dalam Sesi Luar Biasa Konferensi Umum pada Jumat (30/6) menyetujui proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat (AS) untuk kembali bergabung dengan organisasi itu.
Setelah pembahasan selama dua hari, 132 negara anggota memberikan suara dukungan dan 10 negara lainnya menyampaikan penolakan terkait kembalinya AS ke organisasi tersebut.
Sebelumnya, AS sudah dua kali menarik diri dari UNESCO dan memicu dampak negatif terhadap kinerja organisasi tersebut.
AS akan melakukan pendanaan yang nilainya setara dengan 22 persen dari anggaran rutin organisasi tersebut, menurut siaran pers dari UNESCO.
Selain pembayaran tunggakan yang akan dilakukan secara bertahap, AS juga akan memberikan kontribusi secara sukarela untuk mendanai sejumlah program, termasuk program-program yang mendukung akses ke pendidikan di Afrika dan memori Holocaust, menurut UNESCO.
Saat berbicara kepada pers usai pemungutan suara tersebut, Yang Jin, perwakilan tetap China untuk UNESCO, mengatakan bahwa AS harus berkontribusi dalam memajukan persatuan dan kerja sama organisasi tersebut setelah bergabung kembali, alih-alih terlibat dalam konfrontasi dan perpecahan.
"Menyusul kembalinya AS ke UNESCO, China mendesak AS untuk memenuhi kewajiban dan komitmennya, membayar iuran keanggotaan secara penuh dan tepat waktu, dan segera melunasi iuran yang belum dibayarkan kepada UNESCO selama bertahun-tahun," ujarnya.
Yang Jin juga menyerukan agar AS mematuhi multilateralisme sejati, menghormati kedaulatan dan sistem sosial semua negara, menghormati dan mempertahankan keberagaman sosial, menahan diri dari konfrontasi ideologis, serta berkomitmen untuk mendorong rasa saling memahami dan kerja sama di antara negara-negara anggota
AS sudah dua kali menarik diri dari UNESCO, yaitu pada 1984 dan 2017.
Pada Juni tahun ini, AS mengirimkan surat kepada direktur jenderal UNESCO untuk pengajuan bergabung kembali dengan organisasi tersebut paling cepat pada Juli.
Baca juga: UNESCO laporkan target pendidikan inklusif 2030 sulit tercapai, kenapa ya
Baca juga: Ombilin Sawahlunto diakui sebagai warisan dunia UNESCO, ini tanggapan Menpar
