Kian mudah, petani di Riau cukup tunjukkan KTP untuk tebus pupuk bersubsidi

id PT pupuk Indonesia,Pupuk riau

Kian mudah, petani di Riau cukup tunjukkan KTP untuk tebus pupuk bersubsidi

Penebusan pupuk bersubsidi dengan aplikasi iPubers di salah satu kios resmi (ANTARA/dok)

Pekanbaru (ANTARA) - Mulai hari ini, tata cara penebusan pupuk bersubsidi di kios resmi di Provinsi Riau semakin mudah dan sederhana melalui aplikasi iPubers.

Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Gusrizal, Selasa, menyebutkan bahwa petani terdaftar wajib datang langsung ke kios resmi dan menunjukkan KTP.

“Proses penebusan pupuk bersubsidi mulai hari ini menjadi sangat mudah, cepat, dan sederhana karena semuanya memanfaatkan teknologi digital,” sebut Gusrizal.

Selain itu, foto petani dan KTP nya langsung dilengkapi dengan informasi lokasi transaksi (geo-tagging) serta informasi waktu transaksi (time stamp) sehingga dengan kemampuan tersebut dapat memudahkan upaya penelusuran.

Apabila KTP tidak sesuai, maka petani harus melengkapinya dengan Surat Keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan.

Selanjutnya kios akan memindai NIK pada KTP agar dapat mengakses data petani dan memasukkan jumlah transaksi penebusan, lalu petani dapat menandatangani bukti transaksi pada iPubers.

“Dengan demikian iPubers ini merekam semua transaksi secara digital, sehingga meningkatkan ketepatan penyaluran dan memudahkan penelusuran,” jelas Gusrizal.

Pupuk Indonesia telah melakukan transisi dari sistem penebusan pupuk bersubsidi sebelumnya, yaitu T-Pubers, menjadi aplikasi iPubers. Selain Riau, kios dan petani terdaftar di Bangka Belitung dan Kalimantan Selatan juga sudah mulai bertransaksi melalui aplikasi iPubers.

Pupuk Indonesia sendiri telah melakukan sosialisasi perubahan sistem ini kepada pihak terkait pada awal hingga pertengahan Juni 2023. Sosialisasi ini diikuti oleh tenaga penjualan wilayah Pupuk Indonesia, distributor, kios, maupun dinas terkait.

Penerapan iPubers sendiri merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian. KBUMN dan Kementan diminta untuk memperbaiki data pertanian, termasuk digitalisasi dalam proses penebusan pupuk bersubsidi di kios. Sebab secara jangka panjang, pemerintah akan menyiapkan sistem Subsidi Langsung Pupuk (SLP) kepada petani.

“Kami berharap perluasan uji coba penebusan pupuk bersubsidi secara digital di tiga provinsi ini dapat memberikan umpan balik yang positif. Sehingga pada saat perluasan ke provinsi lainnya kami dapat melakukannya dengan lebih mudah dan lancar,” tutup Gusrizal.