Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI sekaligus Presiden Majelis Antarparlemen ASEAN (AIPA) Puan Maharani mendukung partisipasi aktif kaum muda ASEAN ketika organisasi kerja sama regional itu menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).
Puan menyampaikan hal itu saat menjalani pertemuan kehormatan dengan Anggota Majelis Negara Brunei Darussalam sekaligus Sekretaris Jenderal AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, di sela-sela KTT Ke-42 ASEAN di Plataran Komodo Resort & Spa, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa.
Menurut Puan, Komite Urusan Pemuda (Youth Standing Comittee) yang berada di bawah AIPA dapat memajukan kualitas generasi muda terkait teknologi digital dan pemanfaatannya.
"Komite ini akan mewadahi partisipasi aktif kaum muda dalam pembangunan ASEAN. Tujuannya untuk mengumpulkan gagasan, pendapat, dan aspirasi dari kaum muda yang merupakan pemimpin di masa depan," katanya seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Pasalnya, partisipasi para pemuda di Asia Tenggara penting dalam setiap resolusi yang akan digagas oleh komite tersebut.
Oleh karena itu, Puan mendorong agar gagasan Youth Standing Commitee diadopsi dalam Sidang Umum Ke-44 AIPA yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 5-10 Agustus 2023.
Resolusi tersebut diharapkan akan menjadi panduan bagi negara-negara anggota AIPA dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan para pemuda di kawasan ataupun di luar kawasan.
"Resolusi ini harus membahas berbagai isu penting yang berkaitan dengan para pemuda di Asia Tenggara, seperti pendidikan, kesempatan kerja, kewirausahaan, akses ke teknologi, informasi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan," ungkapnya.
KTT Ke-42 ASEAN dijadwalkan berlangsung pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo dengan rangkaian pertemuan puncak pada 10 dan 11 Mei.
Para pemimpin ASEAN dijadwalkan menjalani pertemuan tatap muka dengan Perwakilan AIPA pada Rabu (10/5) mulai pukul 09.45 WITA.
Baca juga: Puan Maharani: Idul Fitri momen pererat silaturahmi keluarga dan anak bangsa
Baca juga: Puan Maharani: Perkuat praktik integritas aparatur negara
