BKKBN Perwakilan Riau perkuat 10.674 TPK percepat penurunan prevalensi tengkes

id BKKBN Riau

BKKBN Perwakilan Riau perkuat 10.674 TPK percepat penurunan prevalensi tengkes

Kepala BKKBN Perwakilan Riau Mardalena Wati Yulia membuka Prarapat Kerja Daerah (Pra-Rakerda) Program Bangga Kencana Tahun 2023 dan Forum percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu (8-2) malam. ANTARA/Frislidia

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau memperkuat keberadaan 10.674 tim pendamping keluarga (TPK) untuk mempercepat penurunan prevalensi tengkes di Riau, dari 17 persen pada tahun 2022 menjadi 14 persen pada tahun 2024.

"Pada tahun 2023 BKKBN berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) KB, dinas terkait, dan pihak swasta menambah pembekalan lagi kepada TPK sebagai ujung tombak percepatan penurunan prevalensi tengkes," kata Kepala BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yuliadi Pekanbaru, Rabu (8/2) malam.

Penanda tangan kinerja dan penanda tanganan naskah hibah barang persediaan tahun 2023 bersama Kepala OPD KB kab/kota se Riau di Pekanbaru, Rabu (8/2) malam. ANTARA/Frislidia.


Mardalena mengatakan hal itu di sela Prarapat Kerja Daerah (Pra-Rakerda) Program Bangga Kencana Tahun 2023 dan Forum Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Riau. Acara di Pekanbaru ini diikuti kepala OPD KB se-Riau mulai 8 hingga 10 Februari 2023.

Ia menyebutkanTPKberanggota bidan desa, kader PKK, dan kader Bangga Kencana/kader KB itu merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah tengkes di Riau.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 menyebutkan prevalensi tengkes di Provinsi Riau sebesar 17,0 persen, atau turun dari data 2021 sebesar 22,3 persen.

"Atas dasar itu, Riau optimistis dapat menurunkan angka tengkes menjadi 14 persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, keberadaan TPK harus diperkuat karena mereka langsung turun ke lapangan dan tahu masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat desa/kelurahan hingga keluarga," katanya.

TPK, katanya lagi, bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu diberdayakan, diberikan dukungan finansial, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Kepala BKKBN Provinsi Riau berharap pemerintah kabupaten/kota dan dinas serta OPD KB untuk melakukan penguatan kelembagaan tim percepatan penurunan stunting, serta membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dari TPK melalui dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan TPK.

Apalagi, kata dia,BKKBN Riau bersama pemkab dan pemkot sudah mengevaluasi hasil kinerja pada tahun 2022, dan menyepakati bersama-sama pemkab dan pemkot serta PLKB bersinergi dan menggali masalah yang ada serta mencari solusi bersama.