Awalnya, tanaman kelapa sawit di Indonesia dibawa oleh Belanda dan dikembangkan di Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk perkebunan milik pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, perkebunan tersebut diambil alih pemerintah Indonesia sekaligus mengembangkan lembaga-lembaga untuk meneliti kelapa sawit.
Untuk transformasi teknologi kelapa sawit, dilakukan dengan program transmigrasi, yaitu dengan pola PIR Trans (Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi). Petani yang berperan sebagai plasma, dibimbing oleh perkebunan besar sebagai intinya.
Salah satu petani kelapa sawit yang merasakan manfaatnya ialah Slamet Waldi di Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu, awal November lalu. Petani sekaligus mantan ketua salah satu KUD asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ini sudah 31 tahun menjadi petani kelapa sawit sejak ia mengikuti program transmigrasi dari pemerintah.
Slamet mengatakan saat pertama kali datang ke Riau, keadaan alamnya sangat berbeda dari tempat asalnya, seperti udaranya yang panas, banyaknya semak belukar, dan belum banyak pohon-pohon. Namun, Slamet beserta keluarganya sudah bertekad untuk hijrah dan menetap di Indragiri Hulu hingga saat ini.
“Karena dulu orang transmigran datang dikasih jatah hidup, kerja dibayar, sambil nunggu kebun yang dikasih sudah berproduksi. Bagi saya, bekerja itu hal yang menyenangkan, lapangan pekerjaan disediakan oleh Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN), tanahnya disediakan,” tutur Slamet.
Ia juga mengungkapkan banyak rombongan transmigran dari Bogor, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Temanggung tidak betah tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu dan hanya segelintir orang yang bertahan. Pada akhirnya, mereka menyesal sudah menjual lahan kelapa sawitnya dengan harga murah.
Slamet menjelaskan terdapat tiga pola perkebunan yang dimiliki oleh rakyat, yakni PIR Trans, KKPA, dan swadaya masyarakat. PIR Trans (Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi) merupakan perkebunan masyarakat yang dibantu perusahaan, salah satunya dari Perusahaan Besar Swasta Nasional (PBSN), dimana pembiayaannya melalui Bank BUMN.
“Demikian juga kalau yang KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), juga tidak jauh beda, cuma KKPA itu istilahnya polanya kerjasama antara KUD, masyarakat, dengan bank. Kalau yang swadaya masyarakat ini murni menanam sendiri, dibeli atau dikasih lahannya dari orang kampung dari tanah ulayat, itu umumnya,” tambah Slamet.
Ia mengaku teknologi yang diterapkan ke tiga pola perkebunan tersebut sudah efektif sampai hari ini. “Kalau menurut kami sudah bagus, dan hasilnya juga memadai, dari pola-pola yang dibina perusahaan, pemerintah itu sudah sangat baik,” ujar Slamet.
Untuk replanting atau penanaman kembali kelapa sawit dibantu oleh pemerintah melalui BPD PKS (Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit). Bantuan ini diberikan kepada kelompok yang memiliki KUD, dengan satu hektarnya dibantu sebesar Rp 30 juta atau satu kaplingnya sebesar Rp60 juta. Satu orang hanya dibatasi dua kapling atau seorang hanya dapat bantuan maksimal Rp120 juta.
“BPD PKS ini tidak pilih-pilih, semua yang mau nanam kelapa sawit dapat bantuan dengan catatan legalitasnya jelas, latar belakang tanah atau SHM ada, kelompoknya ada, koperasinya ada, itu dibantu,” kata Slamet.
Perkebunan kelapa sawit ini berdampak positif terhadap kesejahteraan para petaninya, tak terkecuali keluarga Slamet. “Dan alhamdulillah, dengan izin yang Maha Kuasa Allah SWT, contohnya kalau kami udah dapat haji, umrah, anak sudah tamat sekolah, sudah bisa bekerja dan lain-lain,” tuturnya.
Ada kalanya perkebunan kelapa sawit ini mengalami pasang surut. Salah satu faktornya adalah adanya kenaikan harga BBM, saprodi (sarana produksi), dan pupuk. Harga-harga tersebut kadang tidak diikuti dengan kenaikan harga TBS (Tandan Buah Segar).
Selain itu, menurut Slamet, banyaknya pajak di Indonesia juga mempengaruhi harga kelapa sawit, mengakibatkan harga sawit di Indonesia menjadi tertinggal dengan negara tetangga. “Karena sekarang aja harga sawit di Malaysia itu sampe Rp5.000, kenapa kita baru berkisar Rp2.000, kan gitu, karena saya baru pulang dari Malaysia,” ungkapnya.
Slamet berharap kepada pemerintah agar dapat membantu stabilitas harga, terutama harga TBS. kestabilan harga ini juga perlu diikuti dengan kebutuhan harga-harga pokok kelapa sawit, seperti saprodi, pupuk, dan lain-lain.
“Itu aja harapan kita, tidak muluk-muluk yang penting kesejahteraan petani sawit ini harga TBSnya seimbang atau sesuai untuk pembelian pupuk dan lain-lain,” tandasnya.
Begitu juga dengan Sarino (59). Ia menekuni pekerjaannya sebagai petani kelapa sawit sejak tahun 2012, setelah tak bekerja lagi sebagai karyawan di BUMN.
“Saya memiliki kebun sawit dengan dua pola, kemitraan KKPA dan swadaya masyarakat. Saya belajar sawit dari teman-teman,” ujar Sarino.
Ia menjelaskan terdapat perbedaan antara kebun kelapa sawit yang berpola KKPA dan swadaya masyarakat. Perbedaan tersebut antara lain dari segi tenaga kerja dan segi harga.
“Kalau KKPA sistemnya pola bapak angkat, jadi tenaga kerjanya saran produksi itu disediakan oleh ketua kelompok tani, tidak perlu nyari tenaga kerja, tenaga kerjanya dari kelompok taninya yang mencarikan,” kata Sarino.
Sedangkan pada pola swadaya masyarakat, tenaga kerjanya mencari sendiri. “Kesulitannya di swadaya masyarakat ini nyari orangnya itu agak susah, kadang-kadang orangnya ini mau bekerja tapi kejujurannya kurang,” ungkap Sarino.
Dari segi harga, pola KKPA memiliki harga yang lebih tinggi dibanding pola swadaya masyarakat, karena setiap dua minggu sekali harganya ditetapkan oleh Dinas Perkebunan provinsi dan produksinya langsung dibeli oleh PKS (Pabrik Kelapa Sawit), dengan selisih harga sekitar Rp150. Sedangkan pada pola swadaya masyarakat, pembelinya merupakan para tengkulak.
“Kalau KKPA ada biaya untuk kelompok taninya, untuk KUDnya, untuk biaya administrasi di kelompok, ada biaya perawatan jalan, biaya keamanan kan disitu,” jelasnya.
Sarino juga merasakan dampak positif dari berkebun kelapa sawit ini. “Manfaatnya bisa menambah penghasilan, khususnya untuk kebutuhan hidup bulanan rumah tangga, untuk biaya anak kuliah, dan untuk biaya lainnya,” tuturnya.
Sarino berharap kepada pemerintah supaya harga pupuk bisa diturunkan dan jangan terlalu mahal, karena sekarang harga pupuk dan harga obat rumput semprot sedang naik.
“Mudah-mudahan harga sawit stabil dan mengalami kenaikan, agar biaya produksi dikurangi biaya pengeluaran bisa punya surplus,” pungkasnya.
Begitu juga dengan Untung (60), petani kelapa sawit yang memiliki kebun berpola KKPA ini sudah lima belas tahun berkecimpung di perkebunan kelapa sawit.
“Pada pola KKPA, pengelolaan kebun sampai pemasaran dilakukan oleh KUD, sehingga masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Dengan hasil kebun ini, alhamdulillah bisa membiayai anak kuliah, pergi haji dan umrah, dan membeli kendaraan roda empat,” ujar Untung.
Ia berharap agar harga TBS cenderung naik sehingga ongkos produksi sawit dapat tertutupi dan pendapatannya menjadi lebih memadai.
Salah satu aspek di masyarakat yang dipengaruhi oleh harga kelapa sawit adalah pembelian otomotif terutama mobil bekas. Ja’far (31), seorang marketing di salah satu show room mobil bekas di Pekanbaru ini mengaku harga kelapa sawit sangat berpengaruh terhadap penjualan mobil bekas.
Seperti sekarang ini, harga TBS mulai meningkat, sehingga penjualan mobil bekas di Pekanbaru juga ikut meningkat.
“Karena dari total sepuluh kabupaten dan dua kota madya di Riau, menurut saya lima puluh persen sumber penghasilannya dari kebun kelapa sawit. Jadi roda perekonomian di Riau sangat berpengaruh dari nilai jual kelapa sawit,” ujar Ja’far.
Ja’far berharap agar pemerintah lebih bijak lagi dalam mengelola minyak kelapa sawit.
“Nilai jual kelapa sawit harus berbanding lurus dengan biaya pupuk untuk pemeliharaan. Ketika berbanding lurus, hasil yang diperoleh petani sawit pun lebih baik lagi,” tandasnya.
