Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait terus mengupayakan bantuan distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan mengendalikan inflasi.
"NFA dan seluruh pihak bantu, termasuk pemerintah daerah," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Bantuan distribusi pangan yang dimaksud adalah memberikan subsidi atau membiayai ongkos logistik suatu komoditas pangan dari daerah sentra produksi yang memiliki stok melimpah ke wilayah yang kekurangan suatu komoditas pangan. Hal itu bertujuan untuk menjaga pasokan komoditas pangan di suatu daerah agar harganya tidak melonjak tinggi.
"Pengendalian inflasi tidak bisa dikerjakan sendiri, peran dari unit kerja atau dinas yang menangani pangan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra Badan Pangan Nasional di daerah sangat penting dan strategis. Tentunya juga bersama stakeholder terkait lainnya, kita berkolaborasi dan membuat komitmen bersama untuk menjaga dan mengendalikan inflasi pangan,” kata Arief.
Arief mengatakan langkah pengendalian inflasi pangan harus dilakukan serentak di seluruh provinsi. Pemerintah daerah bisa berperan dengan memberikan dukungan dengan realisasi belanja wajib perlindungan sosial, yang salah satunya pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah, untuk digunakan sebagai bantuan logistik pangan.
Arief juga mengatakan perlunya dukungan dari berbagai pihak terkait seperti BUMN pangan, pelaku usaha, asosiasi, sektor distribusi, hingga komunitas untuk bersinergi menjaga agar inflasi pangan dapat ditekan.
Sebelumnya inflasi pangan berada di angka 10,32 persen pada Juli, dan menurun menjadi 8,93 persen pada Agustus 2022. Meskipun mengalami penurunan, inflasi pangan sebesar 8,93 persen menyebabkan inflasi Indeks Harga Konsumen pada Agustus 2022 yang mencapai 4,69 persen.
Baca juga: BRIN ciptakan inovasi pangan lokal untuk percepat penurunan angka stunting di Indonesia
Baca juga: Gubernur DIY Sri Sultan lapor Presiden, kontrak 35.000 ha tanah petani untuk pangan
Pemerintah upayakan bantu distribusi pangan dari wilayah surplus ke defisit
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. (ANTARA/HO-Badan Pangan Nasional)
