Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan aksi peretasan data milik Indonesia seperti yang dilakukan akun "Bjorka" harus ditindak tegas.
Moeldoko, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan kedaulatan data di ruang siber adalah perpanjangan dari kedaulatan negara.
"Siapapun yang mengganggu kedaulatan data Indonesia harus ditindak tegas. Kita tidak boleh abai mengatasi ini (gangguan kedaulatan data). Kalau kita abai, kita dianggap lemah,” kata Moeldoko.
Moeldoko sebelumnya mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (INTI) Edi Witjara, dan CEO PT Dekstop IP Teknologi Indonesia Phidi Soepangkat. Desktop IP merupakan perusahaan penyedia perangkat lunak untuk penyimpanan data.
Menurut Moeldoko, kasus kebocoran data yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat keamanan siber Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan melibatkan para talenta yang ahli di bidang tersebut.
Ia menilai peretasan oleh "Bjorka" menjadi sinyal nyata untuk pemerintah berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.
"Kita punya teknologinya, kita juga punya talenta-talenta yang ahli di bidang keamanan siber. Mari kita gerakkan sumber daya itu untuk membangun pondasi demi mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional,” kata Moeldoko.
Sementara itu, Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Edi Witjara mengatakan, pihaknya telah melakukan inovasi dan mengembangkan sebuah cloud system lokal yang diberi nama INTI cloud system.
INTI cloud system, kata dia, merupakan platform layanan cloud dan blokchain hasil inovasi dalam negeri yang sudah dilengkapi dengan keamanan siber dari kerja sama pengembangan dengan BSSN.
“Harapannya bisa menjadi kebanggaan keamanan siber nasional,” ujar Edi.
Peretas yang menggunakan identitas maya “Bjorka” menjadi topik perbincangan publik karena mengklaim telah berhasil meretas sejumlah data seperti data penduduk Indonesia, data pengguna kartu SIM, serta data surat dan dokumen untuk Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pada Rabu (14/9) memastikan tidak ada data bersifat rahasia negara yang bocor akibat ulah peretasan oleh kelompok atau perorangan yang mengaku sebagai "Bjorka".
Baca juga: Kebocoran data nasabah BRI Life harus diusut
Baca juga: Jutaan data warga Indonesia dari KPU bobol?
Berita Lainnya
Musisi asal Jakarta, Ashira Zamita keluarkan single romantis berjudul "Raja dan Ratu"
03 May 2024 15:01 WIB
Tren fesyen Muslim 2024 hingga penjualan mobil listrik di Korsel
03 May 2024 14:49 WIB
KPU DKI butuhkan 801 orang petugas PPS untuk Pilkada 2024
03 May 2024 14:13 WIB
Xiaomi Indonesia tawarkan tablet Pad 6S Pro dengan harga Rp7,9 jutaan
03 May 2024 13:48 WIB
Menko Luhut sebut pemerintah sedang menghitung subsidi untuk BBM bioetanol
03 May 2024 13:37 WIB
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak tinjau persiapan panen raya padi di Merauke
03 May 2024 13:17 WIB
Puluhan legislator AS desak Joe Biden halangi serangan Israel ke Rafah
03 May 2024 13:05 WIB
KSAU dan Prabowo Subianto bahas hal penguatan pertahanan udara
03 May 2024 12:17 WIB