Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengharapkan dukungan pemerintah untuk memberikan sejumlah insentif perpajakan dan kemudahan perizinan dalam penyediaan rumah subsidi.
"Di antaranya insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara jangka panjang supaya industri properti tetap jalan, karena kalau jangka pendek terdapat keraguan teman-teman yang akan membangun," kata Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.
Junaidi menyampaikan, APERSI berupaya untuk membantu pemerintah dalam mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seiring dengan kebutuhan hunian yang terus meningkat.
Namun demikian, pihaknya juga mempertimbangkan aspek keterjangkauan dari masyarakat sebagai konsumen, sehingga meminta dukungan pemerintah dan Komisi V DPR untuk mencari solusi bersama atas hal tersebut.
Ia mengatakan, APERSI mengusulkan adanya penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), atau insentif sebesar 5 persen untuk subsidi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, persyaratan untuk pengajuan KPR juga disederhanakan agar perumahan subsidi dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk yang bekerja di sektor informal.
"Persyaratan untuk KPR ini sangat banyak, kalau tidak salah materainya saja sampai 12 dengan banyaknya pernyataan-pernyataan yang harus dipenuhi," ujarnya.
Lebih lanjut Junaidi menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah turut mendukung pemerintah pusat dalam hal di antaranya: menetapkan zonasi untuk wilayah permukiman MBR, penyediaan lahan untuk hunian MBR, pemberlakuan insentif BPHTB di seluruh daerah, melakukan penyelesaian permasalahan perizinan terutama transisi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kontribusi dana pemda dalam penyediaan hunian, dan implementasi housing queue dan indeks kelayakan di masing-masing daerah.
"Membutuhkan konsistensi dan standarisasi perizinan serta regulasi. Selain itu juga pemerintah agar segera menetapkan harga jual rumah subsidi mengikuti kenaikan harga perolehan lahan, material, dan laju inflasi," pungkasnya.
Baca juga: BCA dukung kebijakan regulator terkait suku bunga kredit di sektor perumahan
Baca juga: Laba BUMN melesat hingga 1.000 persen, BTN ikut sumbang dari sektor pembiayaan perumahan
Berita Lainnya
Lemkapi minta seluruh kapolda bantu Kementan untuk capai swasembada pangan
27 April 2024 16:32 WIB
Nicholas Saputra mengaku belajar banyak dari serial "Secret Ingredient"
27 April 2024 16:03 WIB
LPAI serukan pemerintah blokir gim daring yang mengandung unsur kekerasan
27 April 2024 15:50 WIB
Ganda putri Lanny/Ribka gandakan keunggulan Indonesia atas Hong Kong
27 April 2024 15:40 WIB
Oppo A60 hadir dengan Snapdragon 680 dan kamera utama 50 MP
27 April 2024 15:33 WIB
Tim SAR perluas pencarian penumpang yang jatuh dari KMP Reinna
27 April 2024 15:27 WIB
Anies Baswedan hormati langkah PKB dan NasDem gabung koalisi Prabowo-Gibran
27 April 2024 15:14 WIB
Houthi akui anggotanya serang kapal tanker Inggris dan tembak jatuh drone AS
27 April 2024 15:07 WIB