Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pihaknya meminta pemerintah agar menyiapkan langkah pencegahan terhadap kemunculan jaringan-jaringan ilegal dalam perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI).
"MPR meminta agar pemerintah mempersiapkan langkah preventif agar kasus serupa (perekrutan PMI yang ilegal), utamanya yang bermodus perbudakan modern, perdagangan orang, ataupun penipuan lainnya, tidak kembali terjadi," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, langkah pencegahan itu dapat segera disiapkan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi jaringan ilegal perekrut PMI.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet sebagai respons terhadap banyaknya aduan yang diterima Migrant Care selama periode April hingga Juli 2022 terkait dengan PMI korban perusahaan investasi palsu di Kamboja, Filipina, dan Thailand.
Berikutnya, Bamsoet juga merekomendasikan langkah pencegahan lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yakni mengedukasi calon PMI mengenai prosedur keberangkatan PMI yang resmi sehingga mereka tidak mudah tergiur oleh gaji besar dan pemberangkatan pintas yang cepat atau ilegal.
Selain menyiapkan langkah pencegahan agar kasus tersebut tidak kembali terjadi, sebelumnya, Bamsoet telah meminta pemerintah agar memberikan perlindungan dan pemulangan kepada PMI korban investasi palsu tersebut. Dia pun telah mendesak pemerintah bersama aparat agar serius mengusut tuntas jaringan pelaku yang berada di Indonesia dan di negara penempatan.
Kemudian, Bamsoet meminta pula agar pemerintah memetakan modus-modus penipuan terhadap PMI, baik secara luring maupun daring
"Pemerintah juga perlu mengklasifikasikan negara-negara yang banyak dijadikan tujuan atau lokasi pengiriman PMI yang menjadi korban. Di antaranya, Kamboja, Filipina, dan Thailand dikarenakan hal tersebut dapat juga terindikasi sebagai perdagangan manusia," tambah dia.
Bahkan, Bamsoet juga meminta pemerintah membuat nota kesepahaman dengan negara-negara yang banyak dijadikan tujuan PMI. Menurutnya, langkah tersebut dapat mencegah PMI terjebak dalam perdagangan orang, perbudakan modern, dan kasus-kasus penipuan lainnya di negara tujuan.
Baca juga: Anggota Komisi IX DPR dukung rencana moratorium pengiriman PMI ke Malaysia
Baca juga: KJRI beri pelatihan otomotif untuk pekerja migran Indonesia di Jeddah, Arab Saudi
Berita Lainnya
Mitsubishi Electric Indonesia lakukan inovasi dan solusi untuk lingkungan hijau
26 April 2024 17:02 WIB
Relawan: Partai Keadilan Sejahtera akan ikuti jejak PKB dan NasDem masuk koalisi
26 April 2024 16:29 WIB
Kemenhub tetapkan 17 bandara internasional di Indonesia untuk perkuat bisnis penerbangan
26 April 2024 16:10 WIB
Mendag Zulkifli Hasan memusnahkan baja tulang tak sesuai SNI senilai Rp257 miliar
26 April 2024 15:31 WIB
Ilmuwan ungkap rotasi Bumi melambat, hari jadi lebih panjang
26 April 2024 15:16 WIB
72 tahun diplomatik, Indonesia-Kanada adakan Dialog Pertahanan Perdana di Jakarta
26 April 2024 15:05 WIB
Menlu Retno sebut satgas judi online lindungi WNI dari kejahatan transnasional
26 April 2024 14:17 WIB
Jeniffer Aniston akan buat ulang film klasik hits tahun 1980 "9 to 5"
26 April 2024 14:04 WIB