Pekanbaru, (antarariau.com) - Pihak DPRD Kabupaten Siak, Riau, mengharapkan aparat berwenang melakukan evaluasi terhadap data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena dianggap tidak tepat sasaran sehingga banyak penerima berkecukupan.
"Pihak Berwenang harus melaporkan ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta mengenai data penerima BLSM di daerah ini," kata Sekretaris Komisi II DPRD Siak Juprizal dihubungi dari Pekanbaru, Rabu.
Juprizal mengatakan bahwa data penerima BLSM untuk tahap satu dan dua dianggap tidak akurat, maka banyak pihak yang berhak menerima justru hanya sebagai penonton.
Menurut dia, pihaknya banyak menerima informasi dari warga miskin yang tidak mendapatkan BLSM, namun tidak dapat bertindak karena hal itu merupakan wewenang pemerintah pusat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan dalam melakukan evaluasi tentang warga yang berhak menerima BLSM sebaiknya melibatkan RT dan RW setempat.
Warga penerima BLSM di Kabupaten Siak sebanyak 7.013 Rumah Tangga Sasaran yang tersebar pada 14 kecamatan.
Namun penerima BLSM tertinggi di Kecamatan Tualang sebanyak 1.869 RTS dan terendah di Kecamatan sungai Mandau sebanyak 75 RTS.
Pihaknya juga menyesalkan bahwa warga penerima BLSM di Kecamatan Dayung (240 RTS) dan di Kecamatan Sabak Auh (184 RTS) padahal banyak penduduk miskin di wilayah tersebut.
