Pekanbaru, (Antarariau.com) - Anggota Komisi A DPRD Riau Tony Hidayat menyatakan lembaga swadaya masyarakat World Wildlife Fun for Nature (WWF) juga harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang berada di Riau.
"Perambahan yang kini terus terjadi di Tesso Nilo, salah satu disebabkan oleh keberadaaan NGO. Jangan pandai hanya menyalahkan pemerintah atau masyarakat sekitar dan juga sektor swasta saja," ujarnya di Pekanbaru, Kamis.
Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat menanggapi perseteruan antara Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan aktor Hollywood Harrison Ford saat sesi wawancara di Kantor Kementerian Kehutanan pada awal pekan ini, sebagai bagian dari film dokumenter "Years of Living Dangerously".
Perseteruan tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja karena aktor Hollywood itu menyaksikan langsung kerusakan TNTN yang dikelola secara kolaboratif dengan antara pemerintah dan salah satu NGO yakni WWF.
Keberadaan WWF yang hadir sejak tahun 2004 di TNTN dan mengelola secara bersama-sama dengan Kementerian Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi seharusnya TNTN semakin baik.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya dan berdasarkan data Balai Taman Nasional Tesso Nilo menyebutkan total luas kawasan hutan di TNTN yang semula 83.068 hektare, kini hanya tinggal 28.375 hektare dan sebagian besar berubah fungsi menjadi perkebunan sawit.
Masalah perambahan dan pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit di TNTN butuh penanganan yang serius, terintegrasi dan terkoordinir dengan baik bukan saling menuding serta menyalahkan pihak lain.
"Saya kira pemerintah juga harus melakukan evaluasi keberadaan NGO asing. Tidak hanya di Tesso Nilo, tapi juga di Indonesia. Jika peran yang selama ini diberikan pemerintah di salah gunakan, lebih baik dibekukan dulu untuk di evaluasi," tegasnya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional yang juga anggota DPRD Riau, Bagus Santoso justeru mempertanyakan peran yang selama ini diberikan kepada WWF. "WWF sudah memberikan masukan seperti apa atau gerakan apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi pemalak liar di TNTN?," tanya dia.
Pemerintah pusat telah berusaha, meski belum maksimal untuk melakukan pengawasan hutan di Riau termasuk di Tesso Nilo yang awalnya hanya memiliki luas 38.576 hektare pada 2004, kemudian atas inisiatif WWF diperluas menjadi 83.068 hektare tahun 2009.
"Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah 'illegal logging', itu sudah berhasil dan salah satu bukti tidak ada lagi perambahan hutan seperti sebelumnya di Riau. Betapa dulu Sungai Siak itu penuh dengan kayu gelondongan dan dihanyutkan dibawa kapal tongkang ke Malaka serta Malaysia," katanya.
WWF Ikut Tanggung Kerusakan di TNTN
