Siak (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dilaporkan melakukan pemeriksaan terdapat pihak PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), mantan Bupati Siak inisial Arwin AS dan mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Siak Teten Effendi, Kamis.
Hal tersebut terkait laporan DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Perisai Riau pada 29 Maret lalu atas Penerbitan Izin Lokasi (Ilok) perusahaan perkebunan sawit tersebut. Ketua Umumnya, Sunardi didampingi Sekretaris Jenderal Jajuli mendatangi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejati Riau Jalan Sudirman Pekanbaru mempertanyakan perkembangan laporannya.
"Dari Staf Kantor PTSP Kejati Riau, Kami mendapat penjelasan bahwa terlapor pihak PT DSI, mantan Bupati Siak inisial Ar dan mantan Kadishutbun Siak inisial TE sedang diperiksa Penyidik Kejati Riau," kata Sunardiyang dihubungi dari Siak.
Dia menjelaskan, pihaknya sengaja melaporkan tiga pihak tersebut ke Kejati Riau setelah mempelajari kejanggalannya cukup lama. Laporan itu sehubungan dengan penerbitan Izin Lokasi (Ilok) berupa keputusan Bupati Siak Nomor : 248/HK/KPTS/2006 tanggal 6 Desember 2006 untuk PT DSI.
Ia menguraikan, permasalahan awalnya adalah terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) seluas 13.532 Ha. Kawasan ini terletak di kelompok hutan Sungai Mempura, Sungai Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis (sekarang Kabupaten Siak). Saat ini masuk di wilayah Kecamatan Mempura dan Dayun, Kabupaten Siak atas nama PT DSI.
Setelah dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts-II /1998 tersebut ternyata pihak PT DSI tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai pada ketentuan yang tercantum pada SK tersebut.
Pada 2003, PT DSI mengajukan permohonan rekomendasi izin lokasi yang ditujukan kepada Bupati Siak yang waktu itu dijabat oleh Ar.
Permohonan itu ditolak secara tegas karena lokasi yang dimohonkan tidak lagi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1/2002 tentang RTRW Kabupaten Siak. SK Menhut Nomor 17/Kpts-II/1998 tersebut dengan telah habis masa berlakunya ditambah lagi dengan Keputusan Menteri penggerak dana, BKPMD pusat Nomor : 284/I/PMDN/1995 tanggal 29 Mei 1995 yang menerangkan persetujuan itu telah batal dengan sendirinya karena telah habis masa berlakunya.
Akan tetapi Ilok kemudian dikeluarkan Bupati Siak Ar SH, berupa Keputusan Bupati Siak Nomor :284/HK/KPTS/2006 tanggal 6 Desember 2006 untuk lahan seluas 8.000 Ha. Inilah yang telah memenuhi penyalahgunaan wewenang berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
“Diketahui pada 2006 Bupati Siak telah mengeluarkan Ilok kepada PT DSI, sebagaimana diketahui penerbitan izin itu tanpa memiliki dasar hukum. Mengambil lahan milik negara merupakan sebuah tindak pidana korupsi karena dapat merugikan keuangan negara,” ujar dia lagi.
Menurut dia, perbuatan yang dilakukan oleh PT DSI dan mantan Bupati Siak itu beserta mantan Kadishutbun Siak patut diduga memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31/1999 Jo UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam laporannya ke Kejati Riau, Sunardi juga melampirkan foto kopi surat-surat yang dianggap penting sebagai bahan keterangan. “Kami melaporkan ini juga atas tindak lanjut aksi demonstrasi yang dilakukan bersama mahasiswa dan petani lokal atas rencana Pengadilan Negeri Siak yang akan mengeksekusi lahan warga, yang terkesan memihak kepada PT DSI,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Riau, Rahardjo Budi Kisnanto terkait hal itu belum menjawab konfirmasi yang dikirimkan melalui aplikasi pesan. Begitu juga Humas Kejati Riau, Marvelous tidak menanggapi pesan konfirmasi meskipun sudah dibaca.
