Pelantikan dua Kades di Kampar masih menunggu putusan PTUN

Bangkinang Kota (ANTARA) - Dua desa yang bersengketa dalam pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu yakni Desa Baru dan Desa Tanjung masih harus menunggu ketetapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

"Sampai hari ini belum ada ketetapan hakim PTUN tentang siapa yang menjadi pemenang dalam sengketa tersebut," kata Sekretaris yang juga Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kampar Ambarustantini didampingi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemdes Zamhur di ruang kerjanya, Rabu.

Dia menjelaskan selain dua desa itu, ada tiga desa lagi yang belum ada pelantikan yakni Desa Sinamanenek Kecamatan Tapung Hulu, Desa Laboy Jaya, dan Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.

Masa jabatan ketiga kepala desa itu belum berakhir, ada yang bulan April, Mei dan Juni, sehingga menunggu habis masa jabatannya pada tahun ini.

"Secara teknis akan diatur kemudian, apakah pelantikan dilaksanakan di masing-masing desa atau secara serentak," katanya.

Begitu juga dengan hasil ketetapan hakim terhadap Desa Baru yang berselisih itu apakah dilakukan bersamaan atau bagaimana, semua itu akan diatur kemudian.

Seperti diberitakan sebelumnya pemilihan kades bergelombang serentak dilaksanakan pada 24 November dan dilantik di aula kantor Bupati Kampar pada Rabu (22/12/2021).

Sebanyak 95 kepala desa dilantik oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto. Semuanya dilantik karena habis masa jabatannya secara serentak.

Dalam hal ini, calon kepala desa Desa Baru Kecamatan SiakhuluAhmad Jais sebagai calon nomor 04 mengajukan keberatan sehingga hakim PTUN meminta pemerintah daerah Kabupaten Kampar menunda pelantikan atas nama M. Haris Ch.

Pemerintah Kampar menghormati keputusan hakim sampai ada ketetapan dari PTUN terhadap perselisihan itu.

Kita berharap kedua belah pihak mendapatkan keputusan terbaik sesuai dengan aturan dan semuanya berjalan aman dan lancar," harapnya

Begitu juga dengan Desa Tanjung Kecamatan 13 Koto Kampar saat ini masih di jabat oleh Penjabat Kepala Desa karena masih ada konflik.