Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mempererat kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menutup praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kerja sama PLN dan KPK telah terjalin dalam menertibkan aset perusahaan dengan melakukan sertifikasi tanah sejak 2019. Kolaborasi ini mengalami kemajuan signifikan, sehingga 67 persen aset perseroan kini telah bersertifikat.
"Dengan adanya kolaborasi ini dan didukung oleh Kementerian BPN/ATR, proses yang tadinya berbelit sangat kompleks kemudian dibongkar kemudian diringkas dan disederhanakan sehingga tata kelolanya bisa berjalan dengan lebih baik lagi," kata Darmawan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Menurut Darmawan, PLN mendapat masukan untuk memperbaiki tata kelola, proses bisnisnya agar lebih transparan, kredibel, efisien, dan efektif supaya menutup ruang untuk KKN.
Baca juga: PLN bangun SPKLU pertama di Kota Jayapura, dukung percepatan KBLBB di Indonesia
Ia menyebutkan beberapa kolaborasi yang dijajaki salah satunya adalah perbaikan sistem perencanaan dan membangun sistem pembayaran berbasis digital, sehingga proses yang sebelumnya rumit dan berbelit rentan terjadinya tindak KKN bisa dihindari.
Kolaborasi ini akan mendukung program strategis PLN, antara lain yaitu transisi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi energi baru terbarukan dan gas. Nantinya KPK akan memberikan pendampingan dari proses lelang hingga sistem dan proses bisnis.
PLN juga terus berkolaborasi dengan KPK untuk meningkatkan sistem whistle blowing agar lebih transparan, kredibel, akuntabel dan tetap mengedepankan kerahasiaan.
Akhir tahun lalu, kolaborasi antara PLN dan KPK sudah ada integrasi database di PLN dan platform Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (Jaga) di sistem KPK. Dengan ini, pemerintah daerah juga dapat memantau berapa jumlah penerimaan pajak melalui dashboard dalam aplikasi itu terkait jumlah piutang pemerintah daerah ke PLN.
Dengan aplikasi Jaga kerja sama dengan KPK, tren tunggakan pemerintahan daerah menjadi menurun. Dari awal tahun 2021 yang masih sebesar Rp237 miliar di bulan Desember 2021 menjadi Rp66 miliar.
Baca juga: Kementerian BUMN masih kaji rencana pembubaran PLN Batubara, begini penjelasannya
"Intinya adalah kami dari PLN sangat bangga sekali bahwa PLN ini dijadikan sebagai proyek percontohan pencegahan korupsi dari end to end dan di sini adalah program holistik dari perencanaannya dari penganggarannya kemudian dari sistem pelelangannya, sehingga bisnis proses akan lebih streamline lebih efisien lebih efektif," paparnya.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik upaya perbaikan tata kelola dan digitalisasi yang dilakukan PLN. Menurutnya, tata kelola yang baik akan mencegah potensi kerugian negara.
“Tata kelolanya harus prudent dan juga tidak menimbulkan kerugian negara,” tegasnya.
Ghufron juga memastikan jajarannya akan terus mengawal perbaikan dan upaya pencegahan korupsi di internal PLN. Lebih lanjut dia berpesan agar PLN menerapkan praktik bisnis yang bersih sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik dengan membangun iklim bisnis yang antikorupsi, transparan, dan adil.
“Kami berharap PLN juga memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk tidak berperilaku korup dengan menjalankan bisnis yang bersih, baik dalam tata kelola layanan kepada masyarakat maupun keuangannya,” pungkas Ghufron.
Baca juga: Bupati Kep Meranti minta PLN gratiskan sambungan listrik
Berita Lainnya
GAC Aion rayakan produksi kendaraan 1 juta unit kendaraan di akhir Desember 2023
30 December 2023 10:03 WIB
Menkominfo Budi Arie pastikan kesiapan fasilitas di media center KTT ke-43 ASEAN
04 September 2023 10:17 WIB
PUPR: Rumah jabatan menteri di IKN Nusantara bisa dihuni pertengahan 2024
25 August 2023 15:57 WIB
Portugal diamuk kebakaran hutan, lebih dari 1.000 orang terpaksa dievakuasi
08 August 2023 14:27 WIB
Ford umumkan tarik hampir setengah juta kendaraan karena cacat kamera
28 January 2023 11:43 WIB
Pulau Seluan resmi menjadi sebuah kecamatan baru di Natuna
24 December 2022 10:33 WIB
Tampilan kendaraan Renault Austral calon penantang Peugeot 3008
29 September 2022 10:44 WIB
CDC AS rekomendasikan penggunaan vaksin COVID-19 Moderna setelah izin penuh FDA
05 February 2022 10:45 WIB