Bupati Kep Meranti minta PLN gratiskan sambungan listrik

Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil meminta PT PLN (Persero) area Dumai untuk memberikan layanan sambungan listrik gratis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya.

Hal itu diharapkan mampu memperkuat para pelaku usaha dalam melahirkan bisnis baru ataupun pertumbuhan dunia usaha di daerah berjuluk Kota Sagu ini.

"Kalau terlalu banyak persyaratan dan biaya mahal, orang jadi malas membuka usaha. Ini bisa mengganggu program ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden maupun pemerintah daerah," kata Bupati Adil saat menghadiri penandatanganan MoU bersama PT PLN (Persero) UP 3 Dumai di Hotel Grand Zury Dumai, Rabu (12/1).

Bupati Adil turut menjelaskan program strategis di masanya untuk melahirkan 9.500 UMKM di Kepulauan Meranti. Untuk itu dia berharap dari PT PLN untuk mendukung programnya tersebut.

"Saya berharap kiranya para pelaku UMKM ini difasilitasi dengan gratis biaya masuk listrik, agar tidak memberatkan mereka yang baru mau memulai usaha," katanya.

Dia juga menyampaikan beberapa desa di wilayahnya yang belum mendapat pasokan listrik dari PLN berharap bisa ditindaklanjuti. Sehingga program Indonesia terang benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk warga pulau terluar di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

"Kalau sekarang masih ada desa Meranti yang masih menggunakan listrik diesel, ini cukup memberatkan warga karena biaya yang dikeluarkan cukup besar," sebut Bupati Adil.

Terkait kerjasama yang baru ditandatangani tersebut, dia berharap adanya jaminan terhadap kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan (PJJ).

"Melalui kerjasama ini saya berharap potensi PAD bisa lebih maksimal serta dapat berdampak baik bagi masyarakat," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Manajer PT PLN (Persero) UP 3 Dumai Hendratua Parulian Manurung menjawab permintaan bupati terkait pembebasan biaya sambung listrik bagi pelaku UMKM di Meranti. Menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan dengan cara penggunaan anggaran Corporate Social Responbility (CSR) PT PLN.

"Bisa saja dilakukan, apalagi Pak Erick Tohir (Menteri BUMN) sudah pernah melakukan hal serupa kepada warga kurang mampu. Saya rasa tindak lanjutnya, pihak Pemkab Meranti bisa menyurati kami secara resmi terkait permintaan tersebut," terangnya.

Kemudian, dia berharap kerjasama yang baru dilakukan tersebut juga dapat memberi peluang pihaknya untuk berbuat lebih bagi mendukung program Pemkab Meranti. Terutama dalam hal peningkatan PAD dari sektor PJJ.

"Kami siap mendukung dan berkerjasama sehingga program bupati dapat berjalan baik ke depannya," ucap Hendratua.

Hadir bersama bupati dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Meranti Muhammad Fahri, Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Meranti Febriadi dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Afrinal Yusran.