Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia mengatakan pihaknya kini terus memperkuat 10.674 personil dengan membekali advokasi dan komunikasi, edukasidan informasi (KIE) promosi pengasupan 1.000 hari pertama kelahiran.
"Kasus stunting di Riau tercatat 22,3 persen berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diluncurkan 2021 dan kasus ini harus terus diupayakan turun terkait Presiden Joko Widodo yang menargetkan pada 2024, angka stunting turun menjadi 14 persen," kataMardalena Wati Yulia, dalam keterangannya di Pekanbaru, Jumat.
Pertemuan KIE ini, katanya, lebih memperkuat personil dan kader pendamping untuk turun ke lapangan, namun demikian dukungan semua pihak secara bersama-sama bergandeng tangan untuk diharapkan bisa mencapai target penurunan stunting itu.
"Pertemuan ini penting untuk mengajak bersama-sama dalam intervensi terpadu, anggaran dan lainnya sebagai," katanya.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Masrul Kasmy yang juga Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengatakan bahwa Riau berkomitmen dalam upaya penurunan stunting.
"Ada satu hal terkait dengan anggaran, selain yang dianggarkan dari Pemerintah Daerah, kita sangat mendorong peran swasta untuk menurunkan angka stunting di Riau yang masih 22 persen lebih," jelasnya.
Karenanya, katanya lagi, perlu dukungan dari kabupaten/kota dan koordinasi antar daerah perlu dilakukan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Riau.
Berdasarkan data profil prevalensi balita stunting di Riau sesuai SSGI 2021 per kabupaten dan kota yakni Kabupaten Rohil dengan prevalensi stunting tertinggi yakni 29,7, Kabupaten Inhil 28,4, Kabupaten Rohul 25,8, Kabupaten Kampar 25,7, Kabupaten Inhil 23,6, Kabupaten Kepulauan Meranti 23,3, Kota Dumai 23,0 , Kuansing 22,4, dan Provinsi Riau 22,3.
Berikutnya prevalensi balita stunting di Kabupaten Bengkalis 21,9, Kabupaten Pelalawan 21,2, dan Kabupaten Siak 19,0, serta Kota Pekanbaru 11,4 menjadi daerah terendah cakupan prevalensi stuntingnya.
