Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menerbitkan surat bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diberikan hak dan kewenangan untuk mengelola jasa labuh jangkar/parkir ruang laut 0-12 mil laut.
Surat Bernomor B-207/DN.00.01/12/2021 tentang kewenangan pengelolaan pelayanan kepelabuhanan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau itu ditandatangani langsung Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM,MohMahfud MD, tertanggal 20 Desember 2021.
"Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan memberikan hak dan kewenangan kepada Pemprov Kepri untuk mengelola jasa labuh jangkar/parkir ruang laut 0-12 mil laut," kata dia, melalui surat resmi yang diterima ANTARA dari Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (27/12).
Pada poin 8 isi surat itu, Mahfud menyebutkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada enam jenis pungutan yang dikenakan Kementerian Perhubungan, yaitu pungutan labuh jangkar, Vessel Traffic Service (VTS), rambu, pemanduan, penundaan, serta alih muat dan pengawasan barang berbahaya terhadap kapal yang bongkar muat di pelabuhan Singapura.
“Untuk menindaklanjuti poin tersebut, maka dituangkan dalam keputusan bersama antara menteri perhubungan dan gubernur Kepulauan Riau,” kata Mahfud MD. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Kementerian Perhubungan untuk penandatanganan keputusan bersama sebagaimana yang diinstruksikan Mahfud.
“Kamimasih menunggu diundang. Katanya Januari 2022,” kata dia, di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Ia mengatakan surat dari Mahfud itu dapat menjadi pegangan kuat bagi mereka untuk memungut retribusi dari sektor labuh jangkar.
Jika nanti pengelolaan sektor itu telah resmi dikelola oleh Pemprov Kepri, pihaknya juga tidak akan memasang proyeksi pendapatan yang tinggi seperti pada tahun sebelumnya. "Kita lihat dulu potensi awalnya. Karena ibaratnya orang baru kerja, jadi jangan terlalu bernafsu," kata dia.
Berita Lainnya
Angin segar dari laut dorong kinerja ekonomi Kepri 2022
11 February 2022 8:50 WIB
Kemenhub larang Pemprov Kepri pungut retribusi dari sektor labuh jangkar
21 September 2021 16:35 WIB
Pemprov Kepri targetkan potensi pendapatan labuh jangkar Rp1,5 triliun
26 October 2020 12:48 WIB
Ketua MPR apresiasi FIR Kepulauan Riau-Natuna dipegang penuh Indonesia
06 April 2024 13:45 WIB
Pemprov Riau salurkan berbagai bantuan ramadhan di Kepulauan Meranti
31 March 2024 7:21 WIB
Prabowo-Gibran menang di Kepulauan Riau
13 March 2024 0:03 WIB
Ribuan wisatawan kunjungi Kepulauan Seribu saat libur panjang Nyepi
12 March 2024 14:06 WIB
Tujuh kapal dikerahkan cari warga Taiwan yang hilang di Kepulauan Seribu
12 March 2024 10:54 WIB