Jakarta (ANTARA) - Konsultan properti Colliers Indonesia mengutarakan harapan agar pada 2022 dapat menjadi awal bergairahnya kembali sektor properti nasional karena terdapat sejumlah pertanda yang bisa membuat kinerja properti bangkit kembali.
"Ada secercah harapan dan indikasi-indikasi bahwa properti akan membaik pada 2022 meski tidak bisa berharap terlalu banyak karena tantangannya masih besar," kata Senior Associate Director Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam paparan properti secara daring di Jakarta, Rabu.
Ferry mencontohkan, jumlah penjualan apartemen masih bisa lebih tinggi dari tahun sebelumnya antara lain karena kondisi ekonomi yang diperkirakan semakin membaik, terutama bila tidak ada lagi gelombang baru dari pandemi, serta dengan adanya perpanjangan diskon PPN terkait properti hingga Juni 2022.
Baca juga: Bisnis properti Bekasi mulai merangkak naik usai dihantam pandemi COVID-19
Ia juga mengemukakan bahwa ada wacana bahwa aturan baru terkait diskon PPN itu juga ke depannya akan bisa berlaku untuk pembelian apartemen secara inden (belum dibangun).
Hal tersebut, menurut dia, bisa menjadi kesempatan bagi pasar properti untuk melakukan pembelian yang tidak hanya ready stock (sudah selesai dibangun). "Dampaknya bisa positif bagi sektor properti. Karena bila PPN kembali normal, kebijakannya juga dapat berubah kembali," katanya.
Ferry menuturkan, untuk sektor perkantoran pada tahun 2022, diproyeksikan ada tujuh gedung perkantoran baru akan selesai di CBD (kawasan sentrabisnis) DKI Jakarta, serta diprediksi pula ada tujuh perkantoran baru di luar CBD.
Ia mengungkapkan, rata-rata gedung yang selesai dibangun pada 2022 adalah perkantoran yang sudah terlanjur untuk dibangun sejak sebelum pandemi, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pasokan terbatas.
Namun, meski ada keterbatasan dalam pasokan terbatas selama beberapa tahun ke depan, pada tahun ini okupansi atau tingkat hunian akan menurun karena masih belum bisa diimbangi oleh tingkat penerapannya.
Baca juga: Pemerintah perpanjang insentif PPN DTP rumah tapak dan rusun
Menurut dia, beberapa pemilik gedung perkantoran juga banyak yang yang memberikan insentif agar bisa meningkatkan dari okupansi dari gedung itu sendiri.
Begitu pula dengan sektor ritel, lanjutnya, pengembang atau pengelola pusat perbelanjaan diperkirakan masih akan wait and see (masih menunggu) untuk kondisi ke depan, namun rata-rata menyatakan optimismenya karena kunjungan ke mal yang saat ini semakin membaik.
Sebelumnya terkait sektor properti perumahan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto menyatakan bahwa masih ada potensi pembangunan rumah nonformal yang perlu segera digarap oleh berbagai pihak terkait.
"Saat ini, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 20 persen pembangunan perumahan formal melalui APBN. Potensi perumahan nonformal masih cukup besar sekitar 70 hingga 80 persen dan itu harus segera digarap dengan baik karena sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.
Baca juga: Pengembang properti tidak agresif membangun akibat pandemi COVID-19
Iwan menyadari pembangunan perumahan di Indonesia sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dari seluruh pihak baik pegawai maupun mitra kerja perumahan untuk membentuk tim kerja yang kompak untuk melaksanakan tugas pembangunan perumahan.
"Saya bukan 'Superman'. Tapi, saya ingin semua pihak khususnya semua pegawai Ditjen Perumahan yang ada di pusat dan balai, satker (satuan kerja), PPK (pejabat pembuat komitmen) di daerah termasuk mitra kerja perumahan untuk membentuk super team perumahan yang kompak," ujar Iwan.
Untuk itu, dirinya membuka diri untuk menerima berbagai masukan dari berbagai pihak untuk mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Baca juga: Emiten properti Summarecon nilai 2021 tahun krusial untuk industri properti
