Rengat, (antarariau.com) - Pemkab Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dinilai belum perlu membeli alat berat seperti escavator yang diusulkan dalam APBD 2013 senilai Rp13,5 miliar karena masih banyak program lain yang perlu diprioritaskan untuk mendapat pendanaan.
Ketua lembaga Swadaya Masyarakat Tim Peduli Masyarakat Indragiri Marwan di Rengat, Minggu, menyatakan, yang mesti diutamakan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga dan memberikan pendidikan serta kesehatan optimal kepada seluruh masyarakat.
"Sebaiknya usulan pembelian alat berat itu ditolak dan pemanfaatannya juga belum begitu jelas," ujarnya.
Ia menyatakan bila pengadaannya beralasan untuk mencegah terjadinya banjir dapat diatasi dengan kegiatan proyek pengairan oleh dinas terkait.
Jika program pendidikan diutamakan maka kedepannya warga Inhu bebas dari buta aksara dan terhindar dari keterpurukan serta ketertinggalan dari kabupaten lainnya di Riau.
"Seperti yang terlihat di sejumlah desa, masih banyak warga Inhu yang belum pandai baca tulis akibat sarana pendukung pendidikan masih redah serta minimnya anggaran," ujarnya.
Ia menyatakan, kebijakan yang diambil oleh DPRD Inhu sangat tepat dan tidak perlu dipolitisir lagi, sedangkan kepentingan alat berat untuk saat ini masih belum prioritas. Jika dipaksakan juga bukan tidak mungkin akan lebih beresiko seperti anggaran tambahan untuk perawatan setiap tahunnya.
"Juga dikhawatirkan disalah gunakan untuk kepentingan sekelompok orang, misalnya untuk proyek-proyek tertentu," ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Inhu, Suharto setuju dengan tidak direalisirnya pembelian alat berat yang diusulkan oleh eksekutif tersebut dan mengalihkan anggaran untuk keperluan lain.
"Kami punya alasan yang kuat kenapa anggarannya kami alihkan kepada bidang lain yang lebih prioritas ketimbang digunakan untuk pembelian peralatan tersebut," ujarnya.
Menurut Suharto, ditolaknya pengadaan pembelian alat berat bukan berarti DPRD Inhu tidak pro rakyat, melainkan lebih diperlukan peningkatan anggaran Dinas Kesehatan berupa perbaikan sarana kesehatan serta dinas pendidikan untuk peningkatan ruang belajar mengajar.
"Kalau seandainya pembelian alat berat itu kami sahkan banyak persoalan teknis yang akan muncul di lapangan. Diantaranya siapa yang akan bertanggungjawab apabila alat berat itu ditempatkan di kecamatan sedangkan perangkat lunak seperti personil dan sarana pendukung lainnya belum ada," ujarnya. (Asriprilyadi)
