Grab dan OVO secara resmi luncurkan PATRIOT, dukung digitalisasi di daerah

Jakarta (ANTARA) - Dua perusahaan teknologi yaitu Grab dan OVO meluncurkan PATRIOT (Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah), program jangkar untuk mendukung Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan akselerasi transaksi digital ekosistem terintegrasi.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, program ini menjadi langkah strategis bagi Grab dan OVO untuk membantu pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, tak terkecuali UMKM dalam mengambangkan usahanya.

Baca juga: Grab Indonesia tegaskan tak terlibat Rencana Seruan Aksi Nasional Penolakan PPKM

"Kolaborasi Grab dan OVO diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke platform digital terutama pedagang pasar tradisional sebagai upaya mendukung target pemerintah mencapai 30 juta UMKM di 2024," kata Ridzki dalam jumpa pers virtual, yang dihelat langsung dari Surakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Grab OVO PATRIOT melingkupi beberapa inisiatif yang bertujuan untuk memperluas pemanfaatan teknologi untuk transaksi daring, baik dari sektor ritel maupun pemerintah.

Kedua perusahaan berkomitmen mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui tiga elemen besar, yaitu digitalisasi pasar untuk memudahkan pedagang dalam menjalankan usaha, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca juga: Polisi periksa 2 karyawan Grab Toko terkait penipuan dan pencucian uang

Grab bersama OVO melakukan edukasi dan adopsi platform digital (on boarding) pedagang pasar ke dalam ekosistem digital dan metode pembayaran QRIS.

Setelah bergabung dengan ekosistem Grab dan OVO, para pedagang pasar mendapatkan insentif dana bergulir sebagai fasilitas penyelesaian transaksi di hari yang sama.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara, OVO telah menyediakan layanan pembayaran daring bagi PDAM, PLN, BPJS dan Pajak Bumi dan Bangunan di 109 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Baca juga: Mobil listrik Hyundai masuk Indonesia, akan dipakai Grab 20 unit mulai 2020

OVO juga telah mendapatkan izin sebagai Lembaga Persepsi Lainnya (LPL) dan saat ini telah mencapai tahap akhir (90 persen) pengembangan, sebelum resmi diluncurkan bersama Kementerian Keuangan RI.

"Ke depannya, dengan dukungan Grab, OVO akan menyediakan layanan pembayaran pajak dan retribusi lainnya yang akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan negara, seperti pajak kendaraan, retribusi pasar, retribusi parkir, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran biaya pembuatan paspor," kata Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra, menambahkan.

Baca juga: Grab jalin kerja sama strategis promosi wisata Riau, ini keuntungannya