Ketua Komisi III DPRD Riau desak BRK lengkapi persyaratan Syariah

Pekanbaru (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi menilai pihak Bank Riau Kepri (BRK) kurang serius dalam mengurus persyaratan konversi menujuBRK Syariah. Pihaknya mendapat informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setempat bahwa ada beberapa persyaratan yang belum dilengkapi oleh BRKsehingga bisa menghambat proses menuju bank syariah.

"Kita sudah konfirmasi ke OJK, masih jauh tahapannya (menujuBRK Syariah). BRK jangan hanya menunggu, segera jemput bola. Bikin target tapi tidak jalan, Jangan sampai seperti itu," ucap Husami Hamidi kepada ANTARA di Pekanbaru, Senin.

Dia meminta BRK untuk segera melengkapi persyaratan yang masih kurang tersebut. Namun, Husaimi tidak menjelaskan secara rinci apa saja persyaratan yang dimaksud.

"Persyaratan perbankan syariah itu kan banyak poin-poinnya. Jadi tolong dilengkapi yang kurang-kurang itu. Kita berharap BRK serius mengurus ini," ucap politisi PPP tersebut.

Padahal BRK Syariah ditargetkan launching pada April lalu bersamaan dengan HUT BRK. "Sudah mau dilaunching. Tapi belum diurus juga persyaratannya. Jangan nanti ekposenya besar tapi malah tidak jalan. Ini jangan sampai terjadi," kata Husaimi.

Untuk di DPRD Riau, rancangan peraturan daerah terkait peralihan BRK menuju BRK syariah ini sudah dirampungkan. Tahapan selanjutnya adalahmenunggu verifikasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Di DPRD Riau sudah clear. Sudah kita serahkan ke Mendagri. Setelah di Kemendagri baru kita paripurnakan di DPRD Riau," kata Husaimi.

Baca juga: OJK dorong kasus pembobolan rekening nasabah BRK ke ranah pidana, begini penjelasannya

Sebelumnya, Wakil Presiden RIMa’ruf Amin mendukung peralihan Bank Riau Kepri menjadi bank umum syariah sehingga dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat beraudiensi dengan Dewan Direksi PT Bank Riau Kepri secara virtual dari rumah dinas wapres, Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Saya berharap Bank Riau Kepri ini tidak lama lagi (menjadi bank umum syariah). Saya akan berkomunikasi dengan OJK supaya dipercepat," kata Wapres Ma’ruf Amin.

Dengan berubahnya Bank Riau Kepri menjadi bank umum syariah, lanjut Wapres, pengembangan industri halal di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri dapat lebih cepat terwujud.

Menurutnya, Riau berpeluang sebagai provinsi yang berkontribusi besar bagi industri syariah, khususnya dalam pembentukan kawasan industri halal.

"Sekarang sudah tiga kawasan industri halal, yakni di Banten, Modern Cikande, di Sidoarjo ada dan di Bintan, Kepri, sudah ada. Di Riau belum," katanya.

Baca juga: OJK pastikan kasus nasabah tidak pengaruhi proses konversi BRK ke syariah

Baca juga: BRK diminta lengkapi jajaran pengurus sebelum konversi ke syariah