RAPP Kedepankan Dialog Selesaikan Konflik Pulau Padang

Pekanbaru, (antarariau) - Presiden Komisaris PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Tony Wenas mengatakan, pihaknya tetap mengutamakan dialog untuk penyelesaian masalah dengan sekelompok warga di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

"Kami utamakan dialog dalam penyelesaian Pulau Padang," kata Tony Wenas, Sabtu.

Kementerian Kehutanan telah membentuk tim untuk mengeluarkan lahan perkebunan milik desa dan masyarakat di Pulau Padang dari areal konsesi perusahaan. Menurut dia, hampir semua masyarakat menerima keberadaan perusahaan di Pulau Padang yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau itu.

Dari tiga desa yang dahulu menolak, kini satu desa sudah bersedia melakukan tata batas partisipatif sesuai keputusan Menteri Kehutanan.

"Kalau warga mau lahannya diganti, kami akan kasih sagu hati. Tapi kalo gak mau, maka kami akan 'enclave' dan keluarkan dari konsesi RAPP," katanya.

Menurut dia, besar ganti rugi kepada warga akan bervariasi. Namun demikian, dia menekankan perusahaan akan terus mendukung keputusan pemerintah untuk ukur ulang dalam tata batas partisipatif, meski target usaha cukup tersendat.

"Sekarang target tersendat, seharusnya pada akhir tahun ini sudah berdiri hutan tanaman industri," katanya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat kunjungan ke Pekanbaru pada pekan lalu menegaskan bahwa menanggapi konflik masyarakat Pulau Padang dengan RAPP sudah selesai dengan adanya proses tata batas partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat.

"Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses tata batas partisipatif telah dijalankan sehingga tidak ada lagi masalah di Pulau Padang," kata Zulkifli Hasan.

Sekelompok warga Pulau Padang mengancam akan membakar diri di depan Istana Negara terkait konflik di Pulau Padang. Mereka bersikeras meminta pemerintah menghentikan operasional RAPP dari tempat itu.

Rencana bakar diri tersebut mendapat kecaman dari banyak pihak, karena sebelumnya kelompok yang sama itu juga melakukan aksi menjahit mulut di depan gedung DPR RI untuk kasus yang sama. Bahkan, MUI dan Lembaga Adat Melayu Riau meminta kelompok itu untuk mengutamakan dialog dan tidak melakukan tindakan anarkis.