Pekanbaru (antarariau) - Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, dalam pemaparan di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Penerbit Surat Kabar di Pekanbaru, Riau, pada Jumat (13/7) lalu mewacanakan berbagai proyek untuk Pulau Sumatra.
Wacana ini dikemukakan guna menyukseskan program Masterplan Percepatan Perluasan dan Pengembangan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
Selain itu, menurut Dahlan, pembangunan koridor Sumatra yang selama ini dipandang masih minim membuat pihaknya bersama kabinet kementerian lainnya berkomitmen untuk menggagas wacana masa depan yang cerah untuk daratan Sumatra.
Di hadapan sekitar 300 peserta yang sebagian besar dari kalangan pengusaha media dan wartawan, dan juga Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin serta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Dahlan dengan penampilan sederhananya terus menyemangati peserta untuk bersama mendukung wacana itu.
Dahlan "membedah" satu demi satu provinsi yang ada di Pulau Sumatra, guna memperjelas wacana program MP3EI dan berbagai hambatan yang mungkin berpotensi terjadi.
Dimulai dari Provinsi Aceh, Dahlan menjanjikan akan menabur proyek yang ada di "tubuh" kementeriannya. Menurut dia, bakal ada banyak proyek BUMN yang dikerjakan dalam waktu dekat untuk menunjang sisi perekonomian seluruh koridor Sumatra.
Dia juga mengkhususkan Provinsi Sumatra Utara yang rencananya akan dibangun stasiun baru kereta api, jalan tol dengan panjang lebih dari 30 kilometer, serta kompleks industri Simangke. Termasuk juga Pelabuhan Belawan yang diwacanakan untuk dikembangkan menjadi sebuah pelabuhan internasional dengan pemasukan megamiliar rupiah setiap hari.
Pelabuhan Belawan menurut Dahlan harus dikembangkan pembangunannya untuk lebih optimal dalam operasi pelayaran yang saat ini masih terbilang minim.
"Kalau sebelumnya sampai saat ini hanya mampu menampung kapal yang membawa 800 kontainer, diusahakan agar mampu menampung kapal yang bisa mengangkut minimal 3.000 kontainer. Jika hal demikian terealisasi, maka potensi menggarap keuntungan daerah dan negara akan sangat besar," katanya.
Menurut Dahlan, akan ada pendapatan negara dari biaya masuk hingga parkir bagi kapal-kapal yang membawa muatan dari Pelabuhan Belawan.
"Gas di Medan akan digunakan PLN serta untuk menghidupi industri, termasuk menghidupkan Pelabuhan Belawan yang kita banggakan," katanya.
Masih untuk Sumatra Utara, selain Pelabuhan Belawan, Kementerian BUMN kata Dahlan juga akan membangun pelabuhan khusus untuk kelapa sawit atau minyak mentan kelapa sawit (CPO) di Kuala Tanjung.
Ekspor kelapa sawit atau minyak mentah kelapa sawit di Indonesia seperti yang diketahui, masih kalah oleh Singapura. "Kita harus buat pelabuhan besar yang mampu menampung semua kelapa sawit dari seluruh Sumatra untuk merebut kembali keuntungan yang selama ini beralih ke Singapura," katanya.
Sementara itu, di Pelabuhan Dumai, Provinsi Riau, dalam tiga bulan ke depan diwacanakan akan dibangun infrastruktur yang memadai. Perombakan maksimal untuk pelabuhan minyak kelapa sawit mentah di Dumai menurut dia harus dilakukan dengan cara mengganti seluruh pipa dan pompa menjadi yang lebih besar kapasitasnya sehingga bisa memuat CPO lebih cepat ke kapal dan selesai dalam tiga hari.
"Biasanya baru selesai sembilan hari. Itu terlalu lama sehingga tidak ada kapal yang masuk ke Pelabuhan Dumai karena memakan waktu lama dan biaya besar. Proyek tersebut akan seratus persen di bawah Kementerian BUMN," katanya.
Seperti yang diketahui, kata Menteri BUMN, selama ini CPO hasil kelola kelapa sawit dalam negeri khususnya untuk wilayah sebagian Sumatra masih ditransit ke negara tetangga Singapura lewat kapal-kapal kecil, sebelum diberangkatkan ke negara-negara tujuan sesungguhnya seperti Eropa dan Amerika dengan kapal-kapal besar.
"Kondisi demikian sangat merugikan negara kita karena biaya singgah kapal CPO tersebut sangat besar dan seharusnya tidak terjadi sedemikian," kata dia.
Besok, kata Dahlan, jika Pelabuhan Khusus Kuala Tanjung dan Pelabuhan Dumai ini sudah selesai, maka negara ini tidak perlu lagi menransit CPO ke Singapura.
"Kapal-kapal dari Indonesia khususnya Sumatra bisa langsung ke negara-negara tujuan baik Eropa maupun Amerika," katanya.
Rencana Kementerian BUMN tersebut kata dia juga terus bersinergi atau disinergikan dengan menghubungkan semua daratan yang memiliki potensi pelabuhan,, mulai dari koridor laut di Sumatera hingga Pulau Jawa.
Nantinya kata dia, pemerintah melalui berbagai kementerian terkait juga akan mewujudkan koridor laut. Seluruh pelabuhan, mulai Batam, Belawan, Jakarta, hingga Surabaya, termasuk Makassar dan Sorong, akan memiliki pelabuhan yang mampu menampung kapal yang bermuatan leih dari 3.000 kontainer," katanya.
"Hal tersebut akan menjadi satu kesatuan sehingga Indonesia menjadi kekuatan laut terbesar di Asia. Jika Pelindo I, II, III, dan IV bergabung, Indonesia bisa menjadi pelabuhan kontainer terbesar nomor empat di dunia," katanya.
Dengan penaburan berbagai proyek di seluruh koridor Sumatra ini, demikian Dahlan, maka diharapkan segala pemasukan negara yang tadinya belum optimal menjadi sangat optimal guna pemapanan negara ini di masa-masa yang akan datang.
Optimalisasi Sislognas
Untuk mendongkrak pemasukan negara melalui program MP3EI menurut Menteri Negara BUMN, juga membutuhkan optimalisasi Sistem Logistik Nasional (Sislognas). MP3EI dan Sislognas hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat.
"MP3EI mengidentifikasi potensi kekuatan ekonomi dan komoditi andalan nasional, sedangkan Sislognas menjamin pergerakan komoditi sehingga dapat berjalan lancar dan efisien," katanya.
Data Logistic Performance Index (LPI) Bank Dunia menempatkan kinerja logistik Indonesia di peringkat 75 dari 155 negara. Peringkat tersebut lebih rendah dari lima negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44), dan Vietnam (53).
Diskusi para ahli di bidang logistik sebelumnya juga sempat menyimpulkan bahwa ada tujuh permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya kinerja logistik Indonesia, yaini komoditas, infrastruktur, pelaku dan penyedia jasa logistik, sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, regulasi, serta kelembagaan.
Permasalahan tersebut antara lain menurut Dahlan disebabkan belum adanya fokus komoditas yang diterapkan dan menjadi komitmen nasional, infrastruktur logistik nasional dan interkoneksinya belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien, dan besarnya dominasi perusahaan-perusahaan multinasional, serta belum adanya kebijakan nasional yang terintegrasi di sektor logistik. "Sedangkan dari sisi SDM, kompetensi SDM dan manajemen dalam bidang logistik masih rendah," katanya.
Menjawab berbagai permasalahan tersebut, situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia menuliskan bahwa juga dimaksudkan untuk mendukung penguatan atas pelaksanaan MP3EI, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 telah menetapkan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, yang antara lain mengatur strategi program, peta panduan, dan rencana aksi dalam memperbaiki kinerja logistik Indonesia.
Peningkatan kompetensi SDM Sislognas, sebagai salah satu strategi, diharapkan dapat menjawab permasalahan SDM dengan mengembangkan kompetensi SDM logistik nasional dan profesi logistik yang berstandar internasional.
Hal itu tentu belum usai, tetapi masih perlu dijawab dengan aksi nyata semua pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Langkah jangka pendek seperti pemberian pelatihan, seminar, mapun workshop kepada mereka yang bergerak di bidang logistik mungkin langkah yang masuk akal untuk dilakukan sekarang.
Sementara langkah jangka panjang yang tak kalah penting adalah dengan menyiapkan SDM logistik yang handal sedini mungkin.
Prof. Senator Bahagia selaku ahli logistik dari Institut Teknologi Bandung, dalam sosialisasi Cetak Biru Sislognas di Yogyakarta, beberapa waktu lalu, memandang perlu dilakukan penataan pendidikan dan profesi logistik untuk menjawab hal tersebut.
Menurut dia, penataan pendidikan dan profesi dapat dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan penjenjangan profesi logistik, pendirian lembaga pendidikan logistik, baik melalui jalur akademik, jalur advokasi, maupun jalur profesi.
"Hal tersebut mengingat saat ini di Indonesia belum ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Logistik secara terintegrasi, baik pada jenjang diploma, sarjana, maupun pascasarjana," katanya.
Jika seluruhnya dapat dilakukan secara maksimal, menurut dia, harapan akan tersedianya SDM logistik yang andal dapat terwujud sehingga kinerja Sislognas akan dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya akan mempunyai efek domino terhadap suksesnya pelaksanaan MP3EI dan bermuara pada membaiknya kondisi ekonomi Indonesia.
Tentunya, harapan ini adalah harapan bagi kita semua. Peningkatan ekonomi melalui pemasukan negara khususnya di bidang ekspor impor akan memberikan dampak positif yang mampu lebih menyejahterakan masyarakat dan bangsa ini.
Pak Dahlan menabur proyek di Sumatra demi suksesnya MP3EI
