Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum mengantisipasi adanya politik uang jelang pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah.
"Bawaslu dan penegak hukum perlu meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah dan menindak jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mencederai Pilkada," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Ketua MPR harap TNI AU jadi garda terdepan lindungi pertahanan udara NKRI
Dia menilai peningkatan kewaspadaan itu perlu dilakukan karena semakin kecil lingkup wilayah pemungutan suara, maka semakin tinggi potensi pelanggaran yang terjadi.
Bamsoet meminta komitmen jajaran Bawaslu di daerah-daerah yang menggelar PSU dan penghitungan suara ulang untuk tidak mengendurkan kewaspadaan, khususnya melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang saat PSU.
"Diharapkan Bawaslu tidak tebang pilih dalam menindak kandidat yang melanggar peraturan karena pelaksanaan PSU sebagian besar berlangsung saat Ramadhan, artinya kegiatan keagamaan seperti pembagian zakat rentan ditunggangi kepentingan politik," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Bawaslu untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat TNI-Polri untuk memetakan wilayah rawan kerusuhan ataupun rawan pelanggaran.
Langkah itu, menurut dia, bisa dilakukan dengan menempatkan anggota Polri dan TNI sebagai upaya dalam menjamin keamanan serta kesuksesan penyelenggaraan PSU.
Baca juga: Wakil ketua MPR Lestari Moerdijat, apresiasi pemerintah pangkas cuti bersama 2021
Baca juga: Ketua MPR: Kaji langkah efektif untuk tumpas KKSB
Pewarta: Imam Budilaksono
Ketua MPR Bambang Soesatyo minta Bawaslu antisipasi politik uang jelang PSU
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/HO-Bamsoet)
