Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) melakukan perbaikan dan menemukan solusi terhadap persoalan birokrasi yang berdampak pada pelayanan publik di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat memimpin rapat dengan TIRBN melalui sambungan telekonferensi dari kediaman dinas wapres di Jakarta, Kamis (28/5).
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta masyarakat tidak mudik Lebaran 2020
"Saya ingin mendapatkan berbagai masukan dan evaluasi (dari TIRBN), banyak hal yang tentu mesti kita perbaiki. Kita ingin mempercepat proses reformasi birokrasi, bagaimana melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan optimal bagi birokrasi kita," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam rekaman video yang diunggah di akun media sosial Wakil Presiden Republik Indonesia.
Untuk mendapatkan sistem yang tepat, dalam upaya perbaikan reformasi birokrasi, Wapres Ma'ruf mengatakan perlu mencontoh negara-negara dengan karakter serupa dengan Indonesia yang berhasil meningkatkan pelayanan publik. Ma'ruf Amin menilai Korea Selatan merupakan negara di kawasan Asia yang telah berhasil meningkatkan pelayanan publik.
"Kita ingin mencoba, mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Maka, seperti apa dan bagaimana kemungkinan Indonesia itu menerapkan pola-pola itu," katanya.
Perombakan sistem kerja birokrasi menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, Wapres meminta TIRBN menyusun strategi tepat dalam rangka reformasi birokrasi.
"Ini (reformasi birokrasi) kan sangat menentukan keberhasilan pelayanan itu baik atau tidak, tercapai atau tidak. Maka tergantung dari upaya-upaya kita melakukan reformasi birokrasi. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus di-belakang-kan; jangan terbalik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua TIRBN Eko Prasojo memprediksi keinginan masyarakat di masa mendatang adalah keberadaan pelayanan publik yang baik, cepat, transparan dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, pelayanan publik secara daring dan lebih sedikit tatap muka atau kontak fisik harus diutamakan.
"Terjadinya perubahan di semua sektor kehidupan, menguatnya artificial intelegence, big data dan pelayanan online akan menjadi corak penyelenggaraan pemerintahan di masa datang; termasuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dengan menggunakan data yang lebih valid,” kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) itu.
Eko mengatakan ada empat faktor yang menjadi prioritas dalam upaya reformasi birokrasi saat ini, yaitu transformasi budaya, transformasi struktural, transformasi digital dan deregulasi.
Hadir dalam rapat virtual tersebut para anggota TIRBN antara lain Erwan Agus Purwanto, Danang Girindrawardana, Eva Kusuma Sundari, Sumarsono, Haris Turino, J.B. Kristiadi dan Wila Chandrawila Supriadi.
Baca juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin negatif dari COVID-19
Baca juga: Ini kata Wapres terkait Nyepi di tengah wabah corona
Pewarta : Fransiska Ninditya
